Kamis, Mei 28, 2009
Karena aku kalah, maka kamu curang
Nah, untuk Pemilu kali ini, tuduhan diarahkan ke KPU dan Pemerintah pimpinan SBY sang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, the winner party of the Pemilu 2009. Senjata utama yang dipakai dari bulan lalu sampai sekarang ya yang itu-itu saja: Daftar Pemilih Tetap alias DPT. Tuduhannya gawat, 50 juta pemilih kehilangan haknya, dan itu dilakukan secara sistematis. Katanya.
Selasa (26/5) kemaren lusa, hak angket DPR untuk memperpanjang kasus ini disetujui DPR dengan komposisi suara setuju-tidak setuju (sebagaimana dapat dibaca di halaman 2 Kompas Rabu, 27/5) adalah 129 berbanding 73. Yang abstain 1. Menurut Kompas hari yang sama, hanya 8 dari 50 anggota Komisi I DPR yang terpilih kembali. Jadi curiga, jangan-jangan yang ikut-ikutan ngotot mendorong hak angket itu adalah anggota DPR yang nyalon lagi dan kecewa berat nggak kepilih lagi buat lima tahun mendatang.
Dan seperti sudah dapat diduga, motor penggerak diajukannya hak angket ini adalah partai gede yang kehilangan banyak kursi dan bosnya adalah orang yang selama ini berantem sama SBY. Siapa lagi kalau bukan PDIP. Golkar ikut, karena mungkin mereka juga syok berat berubah status dari pemenang 2004 menjadi pecundang di 2009, seolah nggak nyadar bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah yang sekarang. Ketua Umum Golkar adalah Wakil Presiden incumbent, remember?
Partai-partai yang menyatakan berkoalisi dengan PD pada Pilpres besok: PAN, PPP, dan PKB ikut. PKS enggak. No wonder sih, karena menurutku masalahnya bukan apakah mereka ikut koalisi dengan PD atau enggak untuk Pipres nanti, tapi lebih pada apakah dalam Pileg kemaren itu kursinya berkurang atau nambah. Taruhan, ketidaksetujuan PKS itu lebih karena perolehan suara mereka emang naik dibanding lima tahun lalu, bukan karena komitmen mereka untuk berkoalisi dengan PD.
Yang bikin heran, apa mereka itu pada nggak sadar sejak awal to, kalau dalam negara yang sistem administrasi kependudukannya masih acak adut kayak di sini tuh kemungkinan kisruhnya DPT pasti amat besar? Wong KTP aja satu orang bisa punya tujuh biji.
Terus terang I have no idea apakah isu hak angket ini bisa sampai pada digelarnya pemilu ulang. Kalau iya, wah, makin miskin aja negara ini untuk ngurusi orang-orang yang nggak mau legowo menerima kekalahan. Gimana nggak makin miskin, wong untuk sekali pemilu begini ini tentu duit 750 ribu rupiah jauh dari cukup.
Kalau iya pemilu digelar ulang, dan orang-orang yang pada ngotot itu kalah lagi, dan nyari-nyari kesalahan lagi, piye? Susah kan, nurutin anggota DPR yang nyalon lagi dan berprinsip: “Pemilu mesti diulang... (sampai saya menang)”. Orang-orang macem begini pasti yang keliwatan bolehnya overestimate diri sendiri, sok yakin bahwa dialah yang akan kepilih jika DPT-nya bener.
Padahal, kalau iya yang kehilangan hak pilihnya itu ada 50 juta orang, dan ke-50 juta orang itu waktu Pileg 9 April dulu nyontreng, belum tentu mereka pada milih PDIP atau Golkar. Jangan-jangan, mereka malah bikin PD makin telak menangnya.
Selasa, Mei 26, 2009
Makin mahal makin nyusahin
Untunglah, direktur-direktur lain yang diundang juga kasusnya sama, mewakilkan ke staf, sehingga aku terhindar dari mati gaya. Bayangin aja, kalau direktur-direktur yang pada diundang semuanya datang sendiri nggak mewakilkan, betapa akan kikuk diriku ini.
Bukan jalannya rapat yang ingin kuceritakan karena pasti gak menarik. Aku cuma mau curhat dikit aja tentang Hotel Aryaduta. Begini. Dulu aku pernah misuh-misuh sama Hotel Borobudur karena parkir motornya jauh di belakang. Kupikir ni hotel dah paling sadis. Eh, ternyata Aryaduta lebih sadis lagi. Berikut adalah buktinya:
1. Areal parkir ada 6 lantai bersusun kebawah. Maksudnya, di bawah lobi ada basement 1, terus basement 2 yang lebih di bawah lagi, dst. Nah, yang namanya parkir motor tuh berada di lantai paling bawah, which is lantai -6 (baca: minus enam). Udah gitu, nyempil pula nun di pojok sana.
2. Dari parkir motor, naik 6 lantai ke lobi, nggak ada lift. Jiancuk! Mau rapat aja kok susah amat. Mesti berkeringat dan ngos-ngosan dulu.
3. Urinoir (tempat pipis)-nya otomatis, gak ada pencetannya, juga gak ada pancuran kecil yang bisa buat cebok itu. Jadi, kalau mau nyiram, mesti minggir ke urinoir sebelah, terus cepet-cepet kembali untuk nadahin air yang keluar di sepanjang dinding urinoir buat cebok (mudah-mudahan bisa ngebayangin). Kalau sampai nadahinnya telat, proses yang sama mesti diulang. Ini katanya pakai standar internasional (baca: standar Amerika yang orangnya jorok-jorok kalau habis pipis nggak cebok), tapi nyusahin bener.
4. Mau sholat, musholanya jadi satu sama WC. Nih hotel kebangeten, tempat suci dijadiin satu sama tempat buang najis. Udah gitu, daya tampungnya cuma buat dua orang. Pas rehat, antrean sholat jadi panjang bener.
Kesimpulannya, Hotel Aryaduta sepertinya jadi model yang ideal dari “mental djongos” dan “miskin tapi memuja harta” seperti pernah kutulis sebelumnya. Ngerasa bahwa bule lebih tinggi derajatnya sehingga standar mereka mesti diikuti dan lupa bahwa bangsa sendiri punya kebiasaan berbeda. Tanpa surveipun, udah kelihatan dengan mata telanjang bahwa tamu dan user hotel ini sebagian besar adalah pribumi-pribumi juga, baik orang daerah yang sedang dalam perjalanan bisnis di Jakarta atau orang Jakarta yang sedang bikin acara di sini seperti seminar yang kuikuti ini. Tapi, fasilitas yang ada jelas ngikutin kebiasaan hidup bule, yang pipis gak pernah cebok, yang eek klosetnya kloset duduk bukan jongkok, dan ceboknya cuma pakai tisu.
Apa gak bisa dibikin yang dual gitu ya? Maksudku, apakah kemudian akan ditinggalkan customer, hotel yang ngasih pancuran kecil di urinoir, wong bule yang pada nggak cebok sehabis pipis juga pasti nggak bakalan keganggu olehnya? Apakah bakalan tidak laku to, hotel yang disamping tisu juga nyediain kran, ember, dan gayung untuk cebok tamunya? Rasanya tidak.
Waktu maen ke Jogja dan nginep di Hotel Vidi di Jalan Kaliurang tempo hari, aku lihat hotel itu menyediakan keran, ember, dan gayung buat cebok. Udah gitu, tarifnya murah banget. Jadi mikir, hotel tuh kalau bayarnya makin mahal kok malah makin nyusahin.
Selasa, Mei 19, 2009
Ada dildo di tas Bu Haji
Sori karena memulai tulisan ini dengan paragraf yang bias gender. Atau gini aja deh. Suatu ketika Lo ikut pengajian, yang ngasih tauziah seorang mubalighah (cewek donk pastinya) yang image-nya kalem lagi santun. Bajunya baju muslim yang anggun. Tapi, pas dia jalan naik ke panggung, tiba-tiba dia kesandung, tas tangan dia jatuh. Isinya tumpah semua, dan di antara hape dan dompet yang berhamburan, Lo lihat ada dildo ikut menggelinding dan berhenti persis di depan hidung Lo. Taruhan, kredibilitas tuh mubalighah di mata Lo bakalan runtuh saat itu juga.
Dua cerita di atas tentulah hasil imajinasiku yang emang kadang-kadang liar dan nggak penting banget. Aku cuma ingin mengatakan bahwa orang bisa kehilangan selera oleh satu letupan kecil yang muncul tiba-tiba, namun karakternya bertolak belakang dengan letupan besar yang sedang dia nikmati. Dalam kasus aku sendiri, kehilangan selera mendadak seperti itu bisa terjadi saat aku sedang enak-enak baca tulisan di koran atau majalah, terus tau-tau nemu kata keren tapi salah ketik hanya karena si penulis pengen sok-sokan nggaya pakai istilah asing padahal nggak paham artinya.
Ketika nyambangi markas Harapan Indah Jumat hingga Minggu (15-17/5) lalu, kami dapat majalah gratisan (di covernya, tuh majalah dibandrol limabelas ribu perak). Namanya Info Bekasi. Sesuai namanya, majalah ini berisi berita-berita seputar Bekasi. Sampulnya bagus, kualitas kertasnya juga lumayan, at least nggak berkesan murahan. Habis benah-benah rumah dan saatnya ngadem di kamar nyalain AC, tuh majalah mulai kulihat-lihat isinya. Halaman demi halaman kubaca. Ada satu berita menarik, tentang peresmian kantor Polsek Medan Satria yang katanya termewah di Indonesia karena dibangun dengan biaya 14 M, dan berlokasi di kompleks perumahan kami. Nah, pas enak-enak baca tuh berita, bencana itu datanglah. Ada kalimat yang bunyi gini: “Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh steak holder agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga”. Kontan, aku langsung males nerusin sisa tulisan itu. Penulisnya pasti merasa keren pas nulis steak holder di situ, dan sama sekali nggak nyadar bahwa dia sedang melakukan sebuah kesalahan fatal. Cara penulisannya memang rada mirip, tapi maknanya jelas jauh banget, seperti orang mau nulis “kontrol” tapi huruf r-nya kelupaan.
Kasus serupa berulang nggak lama setelah itu. Kali ini infotainment di tivi, lupa namanya apa dan di stasiun tivi mana. Yang jelas, pas infotainment itu nayangin Angelina Sondakh yang digosipin hamil empat bulan. Lagi enak-enaknya terkesima mengagumi Angie yang putih mulus, padat merayap, dan ramai lancar itu, sambil ngebayangin indahnya jadi Aji Massaid, tau-tau naratornya bilang gini: “Ketika dikonfirmasi wartawan di sela-sela persiapan deklarasi pasangan Capres SBY-Boediono, mantan Putri Indonesia 2001 itu enggan berkomentar”. Kata “mantan” itu sudah sangat lama, tapi rupanya nggak ada jaminan penulis narasi infotainment ngerti maksudnya. “Mantan” tuh sudah berdimensi waktu, sehingga nggak perlu ditulis lagi tahunnya. Jadi, harusnya cukup ditulis “mantan Putri Indonesia” tok, atau “Putri Indonesia 2001” doang.
Daftar itu akan makin panjang kalau Anda masih belum bosen membaca tulisan ini. Yang lain lagi, yang sering kujumpai adalah kata “alibi” dan “polemik” yang dipakai dengan sembrono oleh acara-acara gosip di tivi, bahkan mereka yang ngaku ilmuwan. Dari cara menempatkan “alibi” dalam kalimat seperti: Alibi Telkom Menolak Kompetisi, berani taruhan, si penulis meyakini bahwa kata itu podo plek dengan “alasan”. Padahal, alibi tuh istilah hukum, yang kurang lebih berarti “berada di tempat lain ketika sebuah peristiwa terjadi”. Kalau tadi malem jam 21 ada orang yang dikenal sebagai musuh bebuyutanku mati dibunuh di perempatan Kompleks Kehakiman Utan Kayu, sedangkan pada jam 21 itu aku sedang reuni bareng teman-teman alumni SMA 3 di Hotel Patra Jasa Semarang, maka aku bakalan aman dari dakwaan karena aku punya yang disebut sebagai “alibi” itu tadi. Jauh bener bukan, alibi makna kamus dengan alibi a la infotainment?
Kuakhiri tulisan ini sebelum makin jauh ngelantur, teriring doa semoga si ibu mubalighah seperti kuceritakan di awal tulisan ini tidak kesandung lagi di masa-masa yang akan datang (halah...).
Sabtu, April 25, 2009
Anggaran foya-foya 20% APBN
Terget yang kumaksud adalah sebagaimana dapat Anda baca di bawah ini:
“Pasal 31 (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Naif, sembrono, dan bodoh. Karena menurutku, yang seharusnya kita jadikan target adalah output, outcome, atau impact sekalian, bukannya malah input. Niatnya baik sih, biar sekolah gratis atau murah, nggak mahal kayak sekarang. Biar dunia pendidikan kita maju, rakyat cerdas, anak bangsa ini jadi orang pinter semua. Tapi menetapkan target anggaran minimal harus sekian, di dalam UUD pula, tanpa dibarengi dengan target hasil dari penggunaannya sudah pasti jadi moral hazard. Kalau Departemen lain mesti fight dulu, menguras kreativitas, propose program-program, baru dapat duit; Depdiknas dapat duit dulu baru mikir tuh duit bakal apaan. Gak perlu fight, gak perlu kreatif, merem aja dah pasti dapat, gede pula, minimal 20% APBN.
Jika yang begituan tuh tercantumnya “hanya” di Undang-undang, terus dirasa gak pas, Presiden bisa bikin Perpu. Atau DPR bisa bikin amandemen dengan lebih mudah. La kalau nempelnya di UUD, jangankan Presiden, DPR aja bakalan setengah mati kalau mau ngganti. Kenapa sih dulu nggak dipikir, mutu pendidikan kita acak adut tuh sebabnya apa. Apa iya karena anggarannya kurang, atau karena sebab lain? Korupsi misalnya. Kalau sekolahan pada ambruk, pengadaan buku pelajaran nggak beres, sistem pendidikan amburadul tuh sebab utamanya korupsi, terus diatasi dengan menggelontor duit gede-gedean, apa gak sama artinya menyiram gurun pasir dengan air. Berapapun yang disiramkan, gak ada ngaruhnya. Sama kayak dana otonomi khusus buat Papua, yang trilyunan itu. Duitnya habis, tapi infrastrukturnya tetep memprihatinkan dan penduduknya tetap aja kere. Tuh duit dibelanjakan untuk keperluan yang aneh-aneh.
Diberi resource melimpah, dan dijamin oleh kontitusi negara sehingga siapapun harus tunduk, sementara tidak dituntut tanggung jawab resource itu buat apaan aja (selain kalimat normatif “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”), jelas sama artinya dengan menyuruh orang untuk foya-foya.
Walhasil, para pejabat Diknas bergelimang harta di saat para guru harus setia dengan kemiskinan mereka. Para pejabat Diknas wira-wiri keluar negeri dengan dalih studi banding sementara para guru tidak mampu beli buku sekadar untuk mengapdet bahan ajar. Gedung Depdiknas berdiri megah lagi mewah sedangkan gedung-gedung sekolah pada hancur dan atapnya rubuh menimpa anak-anak harapan masa depan bangsa.
Jumat, April 24, 2009
Mental Djongos
Dari pengamatanku yang ala kadarnya terhadap orang Belanda sepanjang numpang hidup cuma 12 bulan di sana, mereka punya kebiasaan sangat berbeda. Orang Belanda tuh kalau ketemu sama orang asing, gak peduli negro, Asia, atau bule Amerika, dan pengen menyapa atau menawarkan bantuan, mereka lebih sering (untuk tidak mengatakan pasti) membuka percakapan dengan bahasa Belanda. Setelah si lawan bicara ngomong gini, “I am sorry, I don’t speak Dutch”, barulah mereka switch ke bahasa Inggris. Tidak ada kesulitan sama sekali, apalagi mati gaya kayak kita, karena konon hampir setiap orang Belanda bisa berbahasa Inggris.
Anda mungkin menganggap nggak penting. Tapi bagiku, kedua kasus di atas membuktikan bahwa sadar atau enggak, kita ngerasa nggak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tuh keren, bahasa Indonesia tuh ndeso. Bahasa Inggris is cool, bahasa Indonesia is katrok. Coba lihat dua lowongan iklan di bawah ini (dua-duanya dicomot dari Kompas 18 April, Hlm. 42). Mana yang menurut Anda lebih bonafid?

Dua-duanya nawarin posisi yang sama. Sales. Cuma, karena satunya ditulis dalam bahasa Inggris dan satunya lagi dalam bahasa Indonesia, kita cenderung menganggap bahwa perusahaan yang ngrekrut karyawan dalam bahasa Inggris itu lebih gawat, berwibawa, keren, bergengsi, dan mungkin gajinya juga lebih gede. Kenyataannya? Durung mesti, Mas (belum tentu, Bos). Cobalah lihat iklan-iklan di Kompas, baik yang jualan maupun lowongan kerjaan. Sepertinya nggak afdol kalau nggak pakai bahasa Inggris, padahal pasar yang dibidik jelas-jelas hampir seluruhnya orang pribumi.
Ada contoh kasus lainnya lagi, kali ini kisah nyata yang dialami oleh Prof. Asim Gunarwan, guru besar UI jago ngomong Inggris yang kukenal karena dia bantu-bantu Bappenas jadi tenaga ahli bidang bahasa. Syahdan, Prof. Asim butuh data yang dia harus minta ke sebuah instansi. Semula dia nelpon ke tuh instansi, bilang minta data, pakai bahasa Indonesia. Dari seberang sana responsnya lelet mampus, dipingpong kesana kemari. Akhirnya setelah beberapa saat, dia coba telpon lagi, kali ini pakai bahasa Inggris ngaku dari kedutaan Thailand. Ajaib, tuh data nggak sampai lima menit dah difaks ke alamat Prof. Asim.
Temanku yang lain punya cerita beda lagi. Suatu ketika, dia terbang Kuala Lumpur-Jakarta pake Garuda. Ada satu pramugari yang menurutnya sok cuek gitu. Terus dia panggil tuh pramugari, ketika udah dekat dan si pramugari nanya,”Ada yang bisa kami bantu Pak?”, dia jawab, “I am sorry, I don’t speak Indonesian. I am Philipino”. Ajaib, tuh pramugari jadi berubah care banget sepanjang sisa perjalanan.
Kenapa ya bangsa kita ini cenderung menganggap segala yang berasal dari luar negeri pasti lebih hebat dari yang kita miliki dan kita hasilkan sendiri? Apa ini yang disebut mental jongos alias inferior complex? Rendah diri dan nggak pede. Perasaan bahwa kita pantesnya jadi pelayan, sementara mereka pantesnya jadi majikan. Korban bom Bali, kalau yang bule dan orang asing dilayani dengan baik, giliran korban yang orang Indonesia disia-sia nggak mendapat perawatan sepantasnya. Terminal kedatangan luar negeri Cengkareng di bikin wah, aman, dan nyaman (meski jelas kalah jauh dibandingkan Kuala Lumpur International Airport), sementara terminal kedatangan TKI dibiarkan jadi sarang maling, calo angkutan plat hitam, dan petugas yang nyambi jadi tukang peras.
Sepetinya hanya Indonesia saja yang begini. India, Malaysia, atau Singapura nggak tuh, padahal sama-sama Asia. Kalau nggak salah, dulu pernah ada iklan dicekal di Malaysia hanya gara-gara bintang iklannya Brad Pitt, orang bule, dan oleh karenanya menyingggung harga diri orang Melayu. Di Indonesia, iklan tuh kurang cool kalau bintangnya nggak bule, nggak pake bahasa Inggris. Biar ratingnya bagus, sinetron-sinetron sampah yang wara-wiri pada jam prime time haruslah ada bintang yang punya tampang Indo peduli setan dengan kualitas aktingnya.
Aku punya analisis ngawur-ngawuran (itulah mengapa blog ini kuberi nama Asalnjeplak) yang barangkali bisa menjelaskan masalah ini. Begini. Ini terkait dengan alasan mengapa Belanda menjajah Indonesia, dan Inggris menjajah India, Malaysia, atau Singapura. Belanda menjajah Indonesia untuk mengeruk rempah-rempah dan kekayaan alam kita. Oleh karena itu, mereka mencoba mengkonstruksi budaya dan pola pikir kita ke arah yang lebih feodalistik bin paternalistik. Pribumi kelas sosial rendah, Arab dan Cina lebih tinggi, Belanda paling tinggi. Pribumi pelayan, Belanda majikan. Dengan begitu, mereka bisa lebih gampang mengekspolitasi kita, baik manusianya maupun kekayaan alamnya. Orang Indonesia nggak perlu dibikin pinter dan berdaya, karena kalau itu yang dilakukan, bakalan jadi bumerang. Memberontak dan menuntut merdeka. Warisan mindset itu lestari kita warisi hingga sekarang bahkan mungkin sampai anak cucu kita.
Nah, Inggris menjajah dengan motivasi yang lain, yakni menjual surplus produk yang mereka hasilkan karena adanya revolusi industri. Dari yang dulunya bikin baju yang hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena revolusi industri itu produksinya melimpah, mereka butuh pasar untuk ngejual tuh baju. Untuk itu, negara-negara jajahan mesti dibikin punya daya beli dan pinter. Hasilnya? Orang India kalau ngomong Inggris jago-jago, orang Singapur disiplin, orang Malaysia pinter ngundang turis padahal objek wisata mereka nggak ada apa-apanya dibanding kita.
Huehehehe... blog ini memang rada-rada aneh. Baru kemaren mendambakan pengen dijajah Belanda lagi, eh sekarang nyalahin Belanda sebagai penyebab mental djongos bangsa kita.
Rabu, April 08, 2009
Bike to work? Susah, Bos!
Judul di atas tolong dibaca sebagai ungkapan keputusasaan ketimbang ketidaksetujuan. Putus asa, karena menjadikan Bike to Work (B2W) sebuah habit sebagian besar orang dan tidak sekadar tren sesaat tuh butuh komitmen yang enggak tanggung-tanggung. Aktor yang terlibat juga banyak sehingga butuh koordinasi yang tidak hanya bagus, tapi juga sustainabel. Celakanya, koordinasi adalah hal yang paling enggak bisa dilakukan manusia Indonesia sejak jaman Brama Kumbara hingga sekarang. Rapat koordinasi sih terus digelar, tapi implementasinya payah. Contohnya konnversi minyak tanah ke gas tempo hari. Minyak tanahnya udah kadung ilang, eh gasnya belum juga gampang ditemukan. Walhsasil, di mana-mana harganya melambung. Itu baru konversi minyak tanah yang aktornya nggak jauh-jauh dari Pertamina, PGN, Departemen ESDM, atau Departemen Perdagangan. Pun sustainabiliti. Nggak banget, karena normalnya ganti pemimpin ya ganti aturan. Ini memang ciri paling gampang ditemukan di negara yang proyek oriented.
Maaf, untuk kesekian ratus kali aku terpaksa mengambil Belanda sebagai model, mudah-mudahan gak dituduh antek Kumpeni. Apa boleh buat, aku gak pernah bepergian ke luar, sekalinya pergi ya ke Belanda itu. Begini. Di Belanda, konon populasi sepeda lebih banyak dari populasi manusia (18 juta berbanding 16 juta). Dengan asumsi balita dan jompo tidak bisa naik (dan karenanya tidak perlu memiliki) sepeda, berarti banyak yang punya sepeda dua atau lebih. Salah satunya dosen pembimbing thesisku, namanya Maartje van Eerd. Rumahnya di Amsterdam, kerjanya di Rotterdam yang jarak antar kotanya kira-kira 50 menit dengan kereta api. Tiap pagi dia berangkat dari rumah naik sepeda ke stasiun Amsterdam, sepeda kemudian dia parkir di sana. Dari Amsterdam ke Rotterdam naik kereta yang jauh lebih murah dengan berlangganan, on time (atau kalaupun telat, telatnya masih dalam hitungan detik bukan menit apalagi jam kayak Gajayana), nyaman, dan yang pasti aman. Terus, dari stasiun Rotterdam ke kampus naik sepeda satunya lagi yang dia parkir gratis di stasiun.
Dengan perbandingan populasi manusia dan sepeda seperti kusinggung di atas, B2W di sana jelas sudah jadi bagian hidup. Fakta lain lagi, luas wilayah negara itu hanya 41.526 Km2 (atau tak lebih dari 1/4 Pulau Jawa), tapi punya 22.000 Km jalur khusus sepeda. Di banyak tempat seperti depan kos-kosanku di Weenapad Rotterdam (lihat foto di bawah judul), jalur itu dipisahkan oleh taman dan pepohonan sehingga aman dan tentu saja nyaman. Boleh dikata, hampir nggak ada jalan yang gak boleh dilewati sepeda. Mau parkir? Selain di stasiun, parkir sepeda disediakan gratis di hampir semua tempat. Letaknya selalu di depan, di pinggir jalan, nggak nyempil di belakang pojokan dekat tempat sampah. Dengan begitu, nyarinya jelas sama mudahnya dengan nyari obat palsu di Pasar Pramuka Jakarta. Foto di bawah ini diambil di pusat kota Rotterdam, di depan Bank ABN Amro, salah satu gedung paling bergengsi di sana. Deretan sepeda parkir persis di pinggir jalan, dengan pengaman yang di sediakan oleh Pemkot. Nah, biar gampang ngebayangin, alat pengaman parkir sepedanya seperti gambar di bawahnya lagi.
PDB perkapita Belanda USD 32,684 pertahun, Indonesia USD 3,843. Gampangnya, mereka amat, sangat, banget-banget lebih kaya dari kita. Tapi jangan terus ngebayangin sepeda-sepeda mereka mahal-mahal dan baru-baru lagi mengkilap. Sepeda mereka tuh yang butut gitu, kebanyakan sepeda kumbang dan bukan federal. Yang penting fungsinya Coy, enteng genjotannya, pakem remnya.
Okelah, mungkin terlalu berlebihan jika aku ngarep B2W kita kayak mereka. Parkir gratis di mana-mana, aman, tersedia jalur khusus di setiap jalan, and so on. Di pihak lain, penggunaan kendaraan bermotor dibatesin banget biar orang pada rame-rame pindah naik sepeda. Caranya, harga mobil dibikin selangit, ditetapkan batas usia pemakaian, pajaknya bikin klenger, harga BBM dipajaki bukan malah disubsidi, parkirnya susah lagi mahal, and so on. Dengan begitu, orang bakalan mikir-mikir kalau mau nggaya pakai mobil padahal cuma beli rokok ke warung sebelah.
Tapi, ngarep yang simpel-simpel aja rasanya tetep aja susah. Mampukah kita membangun lintasan khusus sepeda sementara trotoar untuk para pejalan kaki saja sudah diserobot motor dan warung tenda pecel lele? Apakah sepeda dan segala atributnya itu mampu kebeli oleh orang-orang kebanyakan, karena B2W di sini tuh standarnya rada-rada tinggi? Sepedanya merek Polygon, United, atau paling gak Wimcycle, mengkilap baru gak ada yang butut, pake helm yang kayak blangkon, terus pake kostum yang didesain khusus buat atlet sepeda balap. Coba aja teman-teman yang sekarang pada semangat B2W itu disuruh pakai sepedanya sepeda kumbang butut, terus gak pakai helm model blangkon, terus langsung pakai baju kerja bukannya kostum balapan, taruhan mereka bakalan mati gaya dan gak PeDe.
Selasa, April 07, 2009
Pelukan Mesra Cewek Berkaos PAN

Spanduk itu mengingatkan aku pada Mbak Aris, perempuan hebat yang kami percaya tiap pagi menyulap pakaian-pakai kotor menjadi bersih, harum, dan rapi disetrika di markas keluarga besar Utan Kayu. Pas musim kampanye terbuka dimulai 16 Maret tempo hari, tau-tau dia ngomong ke Embahnya anak-anak.
Mbak Aris: “Bu, mohon ijin mungkin besok dan besokannya lagi selama masa kampanye saya akan datang rada siangan”.
Mertuaku: “Loh, kenapa Mbak?”
Mbak Aris: “Anu Bu, saya mau ikutan kampanye dulu”.
Mertuaku: “Weh, ternyata kamu aktivis parpol to Mbak? Hebat, nggak nyangka selama ini penampilanmu telah menipuku. Jangan-jangan kamu jadi jurkamnya”.
Mbak Aris: (dengan tersipu-sipu) “Ah, Ibu. Bukan aktivis parpol. Saya cuma ditawari tetangga, mau nggak ikut kampanye. Katanya dapat uang makan dan kaos”.
Mertuaku: “Ooo. La terus, ikut kampanye apa? Golkar, PKS, PDS?”
Mbak Aris: “Apa sajalah Bu. Saya mah yang penting ada duitnya. Lumayan, 25 ribu, bisa buat tambahan belanja beras di warung. Kalau dapat kaos juga, buat tambahan koleksi pakaian kami yang sudah pada butut dan njeblug warnanya”.
Aku ngebayangin beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang dengan pikiran sederhana seperti itu, yang menjadi penopang hingar-bingar pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di kolong langit ini. Orang-orang yang sering diklaim para elit parpol sebagai massa pendukung setia mereka, yang bisa mereka kadalin dirayu-rayu pas pemilu dan dilupakan ketika kekuasaan telah ada dalam genggaman. Padahal, orang-orang seperti Mbak Aris ini justru orang-orang cerdas pragmatis yang pintar melihat peluang. Nggak ada kesetiaan fanatik pada parpol. Lo ada duit, gue jalan. Lo gak ada duit, ngapain gue ikut Lo?! Just that simple.
Motivasinya betul-betul duit nggak ada lain. Ini rada berbeda dengan jaman kegelapan di bawah Orde Baru nan jaya dulu. Aku ingat, pas masih SMA, ikut kampanye Golkar. Motivasinya bukan karena dapat duit apalagi kaos, tapi karena Komdes (singkatan dari Komisaris Desa) Golkarnya adalah Pak Marsudi, tetangga sebelah rumah yang sangat baik dan penolong. Dia ngajakin, dan gak enak banget kalau aku nolak. Belum lagi ada ancaman dari Pak Lurah kalau nggak ikut, bakalan dibikin sulit segala urusan dengan kelurahan. Wah, ngeri. Jadilah kami sekeluarga dan banyak keluarga lain pendukung (yang dipaksa) setia pada Golkar. Nggak bakalan berani deh, ikut kampanye PPP apalagi PDI yang orangnya sangar-sangar dan beringas.
Simpatisan PPP dan PDI juga demikian. Mereka diikat oleh fanatisme terhadap parpol. Yang PPP karena mereka Islam banget, yang PDI karena mereka udah eneg sama Orde Baru. Terjadilah kubu-kubuan dengan batas yang lebih kaku. Kalau sudah kampanye Golkar, ya gak bakalan ikut kampanye PDI besokannya. Kalau dah jadi pendukung PDI, gak bakalan mau ikut kampanye PPP.
Bahkan, di penghujung orde Suharto, entah karena orang-orang PDI dan PPP udah makin empet sama kekuasaan entah karena tentara dan polisi udah makin nggak ditakuti, kampanye adalah masa-masa horor terutama bagi simbol-simbol Golkar dan apa saja yang diasosiasikan dengan pemerintah. Pas kampanye PDI atau PPP, mobil motor plat merah jadi sasaran amuk. Orang pakai baju Korpri disarankan jangan ambil resiko nongol di jalanan kalau nggak mau ditelanjangin. Apalagi orang kurang kerjaan, pas kampanye PDI atau PPP malah bikin blunder pakai kaos Golkar, ditanggung babak belur dihajar massa.
Sekarang, kejadian semacam itu sepertinya sudah nggak ada lagi. Malah, tempo hari aku ketemu sama Bapak-bapak pakai kaos Gerindra naek motor boncengan sama cewek berkaos PAN. Mesra banget, wong tuh cewek pakai acara meluk-meluk segala sambil haha hihi dengan sorot mata penuh bahagia.
Cuma, di negara yang rakyatnya makan tiga kali dengan menu standar aja susah, demokrasi memang akan jadi demokrasi semu. Seperti telah kusinggung di atas, duitlah yang pegang peranan. Akal sehat orang-orang kecil itu pastilah nggak jalan kalau sudah dikasih paket sembako dan duit gocap. Apalagi emang udah bakat dari sononya kita-kita orang Indonesia punya karakter nggak enakan. Maksudnya, kasihan ah, sudah ngasih sembako kok nggak kita contreng gambarnya.
Mudah-mudahan Mbak Aris dan wong-wong cilik makin pintar: menerima sembako, duit, dan kaos-kaos itu dengan tangan, tapi ketika mencontreng mereka melakukannya dengan hati dan pikiran yang jernih.
