Ketika pajak dianggap upeti

Pada dasarnya, saya bukan orang yang suka sebel berlama-lama. Jika ada masalah yang bikin saya mangkel, terus saya pakai tidur, ntar ketika bangun, pikiran saya sudah ringan kembali. Tapi entah sayanya yang lagi sensi, atau kasusnya memang kelewatan, kok peristiwa saya dizolimi ketika memperpanjang STNK di Samsat Jakarta Timur Sabtu (20/8) kemaren lusa masih bikin saya mangkel berkepanjangan. 

Maka, untuk sedikit membantu mengurangi perasaaan mangkel itu, saya ingin ngomongin tentang pajak lagi, tentu dengan analisis yang ala kadarnya, secara saya seumur-umur juga ndak pernah belajar tentang pajak. Gayus Tambunan jelas bukan lawan seimbang buat saya untuk topik yang satu ini. 

Jadi begini. Di jaman kerajaan dulu, ada upeti. Di jaman republik seperti sekarang ini, ada pajak. Meski sekilas terlihat serupa, sama-sama menyetorkan uang atau harta benda kepada negara, secara filosofis antara upeti dan pajak adalah dua hal yang teramat berbeda.

Upeti adalah simbol kesetiaan dan pengakuan kekuasaan sang raja. Tidak membayar upeti berarti membangkang, dan raja akan menumpasnya dengan kekuatan senjata dan prajurit segelar sepapan. Oleh karena itu, upeti lebih sering dibayarkan dengan terpaksa dan dilandasi rasa takut meski di depan raja tentu mereka harus berpura-pura menghaturkan dengan suka cita. Pembayar upeti menyerahkan upeti itu sambil menyembah takzim, dan sang raja menerima upeti sambil berkacak pinggang jumawa.

Upeti yang terkumpul adalah milik raja sepenuhnya, dan oleh karenanya, adalah suka-suka dia mau dipakai buat apa. Raja yang bijak akan memakainya untuk mensejahterakan kawula, dan raja yang lalim akan memakainya untuk kesenangan pribadinya. Memelihara ratusan selir, membangun istana semegah-megahnya, berpesta tiap saat, makan yang enak-enak sampai muntah, mengupah hulubalang tentara dan membeli senjata agar rakyat semakin takut kepadanya, dan lain sebagainya.

Pajak, di sisi lain, dibayar oleh rakyat sebagai pemilik sah negara dengan filosofi bahwa “hidup bermasyarakat butuh biaya”. Rakyat perlu urunan untuk menggaji para karyawannya. Dan yang namanya karyawan rakyat itu aduhai banyak jumlahnya, mulai presiden, anggota parlemen, guru, hingga penjaga mercusuar di pantai pulau-pulau terluar. Perlu menggaji tentara dan beli bedil untuk melindungi kedaulatan negara. Perlu mengupah polisi untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman. Butuh membangun bendungan untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Dan seterusnya.

Pajak yang terkumpul tetaplah milik rakyat, dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk dipakai jalan-jalan keluar negeri dengan bungkus studi banding, bukan pula untuk perjalanan dinas yang outputnya tidak jelas, atau untuk membeli motor voorijder pengawal mobil pejabat yang hanya mau lancar buat diri sendiri sementara jalanan sedang macet berat.

Maka, rakyat yang membayar pajak seharusnya dibayangkan seperti majikan yang sedang memberi upah kepada pekerjanya. Warganegara membayar pajak dengan perasaan superior, dan aparat pajak menyambut duit pajak dengan senyum ramah dan rasa terima kasih.

Tapi di negara tempat para preman bisa bebas berbuat anarkhi berkedok membela agama bernama Indonesia ini, semuanya memang serba kebalik-balik. Bayar pajak dibikin sulit, kesannya justru rakyatlah yang butuh. Sebaliknya, petugas pajak, orang-orang yang diupah negara untuk mengumpulkan uang urunan rakyat itu, acapkali malah berlaku seperti raja yang menerima upeti.

Jangankan ucapan terima kasih, senyum saja sepertinya tidak merasa perlu.

Membayar pajak dengan derita

Hanya terjadi di Indonesia, buronan kasus korupsi dijemput pulang dengan pesawat super mewah, sedangkan warganegara yang baik dibikin sengsara ketika membayar pajak.

Anda pasti langsung bisa menebak, siapa buronan yang diperlakukan istimewa itu. Tak lain dan tak bukan, dialah Mas Nazaruddin. Dan, siapakah gerangan warganegara yang (mencoba) baik, yang merasa teraniaya padahal sedang menyumbang negara tadi? Orang itu adalah saya. Heriyadi alias Heri Sagiman.

Tanggal 24 Agustus nanti, motor Honda Vario merah andalan keluarga akan berulang tahun. Itu artinya, sebagai PNS yang pada HUT RI kemarin telah menerima Satyalencana Karya Satya untuk pengabdian tak kenal lelah selama 10 tahun kepada Negara, dan mengemban tugas mulia sesuai Pancaprasetya Korpri untuk menjadi contoh bagaimana menjadi orang bijak yang taat pajak, saya mesti ngapel ke Kantor Samsat Jakarta Timur untuk perpanjangan STNK.

Pelayanan di Kantor Samsat Jakarta Timur pernah saya puji di blog ini, yakni ketika saya membandingkannya dengan sistem antrian barbar ala RS Persahabatan. Tahun 2008, kantor ini telah mengadopsi mesin antri yang tinggal pencet terus keluar nomornya. Kemudian, ada tivi 32 inchi yang menayangkan nomor antrian berapa yang sedang dilayani, berikut speaker untuk memanggil pengantri dengan menggunakan rekaman suara perempuan yang lembut mendayu, selaras dengan nomor yang ada di display tadi.

Tapi setelah 3 tahun berlalu, bukannya meningkat, pelayanan di kantor samsat itu justru bikin saya patah hati. Semboyan bahwa "hari ini harus lebih baik dari hari kemarin" hanyalah teori. Meski jelas-jelas parkir di Samsat aturannya gratis, prakteknya tidaklah demikian. Para pengunjung dikasih kartu tanda parkir satu-satu. Dan, ketika semua sdh selesai, di pintu keluar, petugas telah stanby bersiap meminta kembali kartu itu sambil  di tangan kirinya tergenggam segepok duit ribuan seperti kernet metromini. Kita orang Indonesia, yg sejak kecil sudah diajari untuk membaca gelagat, pasti tau apa maksud petugas parkir itu menggenggam duit begitu.

Antrian di loket. Mesin yang dipencet, kemudian keluar nomor antrian memang masih ada, masih berfungsi, dan masih difungsikan. Tapi, nggak jelas apa maksudnya, pas mengumpulkan berkas, mengambil notice, dan membayar di kasir, wajib pajak dipanggilnya bukan satu demi satu. Sekali panggil langsung 25 orang. Walhasil, yang terjadi selanjutnya adalah tumpukan manusia di depan loket, saling sikut dan saling gencet.

Dan, ketika tiba saatnya membayar, uang wajib pajak diminta paksa dan praktik kotor itu berlangsung telanjang di depan mata. Dalam kasus saya Sabtu (20/8) pagi kemarin, di notice tertera jumlah yang harus saya bayar adalah 238 ribu. Ketika saya sodorkan pecahan seratus ribuan 3 lembar, kembalian yang saya terima hanya 60 ribu. Ekspresi bapak-bapak petugas di balik loket itu terlihat lempeng. Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ada kata-kata seperti, "maaf, kami kehabisan  uang pecahan 2 ribuan" atau "terima kasih telah mengikhlaskan 2 ribu Anda". Wajah Bapak itu sangatlah kalemnya, seolah memalak orang adalah hal biasa.

Ketika saya duduk kembali untuk menunggu STNK siap di loket berikutnya, saya curhat ke Om Om di sebelah saya. Dari cara bicara dan berpakaian, Om ini saya duga adalah pensiunan PNS kelas menengah. Dan tahukah Anda, kasus yang sama rupanya juga menimpanya. "You masih mending, cuma 2 ribu. Saya 13 ribu!". Anda tidak salah baca, kata si Om itu, dia memang dipalak tigabelas ribu rupiah. Ceritanya, yang semestinya dibayar adalah 237 ribu, dan ketika dia sodorkan 3 lembar uang ratusan, kembalian yang dia terima hanya 50 ribu. "Biarin saja, Dik, saya malu ribut-ribut di depan banyak orang", kata si Om tadi ketika saya tanya kenapa nggak protes. Ah, rupanya alasan yang sama dengan alasan saya. Sekali lagi, hanya terjadi di Indonesia, ada tukang palak yang pede beraksi di hadapan banyak orang, sementara korbannya malah yang malu berpanjang-panjang urusan.

Waduh. Saya hanya bisa membayangkan, jika sehari ada seribu wajib pajak yang dipalak paksa 2 ribu perak saja, uang hasil jarahan itu sudah akan terkumpul dua juta.

Itulah mengapa saya duga, meski teknologinya sudah ada, Samsat enggan menggunakan mesin gesek kartu debet atau kartu kredit. Uang jarahan 2 atau 3 ribu perkepala dari ribuan wajib pajak perhari terlalu aduhai untuk dihentikan begitu saja.

Gimana nih, Jenderal Timur Pradopo? Kok kelakuan anak buah Anda masih begini-begini saja.

Khotbah yang menyakiti

Anda yang muslim dan saya, harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Tuhan. Di Al Qur’an ada ayatnya. Dus, itu firman Allah dan kita dilarang untuk mengingkarinya. Tapi menurut saya, ayat itu sama sekali bukan justifikasi untuk di pagi-pagi buta habis sholat Subuh, Anda ceramah menjelek-jelekkan agama lain memakai pengeras suara masjid yang jelas didengar oleh seisi kampung.

Saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan lainnya pasti punya keyakinan yang sama terhadap agama mereka masing-masing. Maka, perdebatan mengenai keyakinan jelas akan berujung sia-sia. Mengutip ayat itu sambil menjelek-jelekan agama yang berbeda dan didengar jelas oleh para pemeluknya adalah seperti menyanyi lagu Balonku Ada Lima di saat mengheningkan cipta. Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Cuma, kesempatan, waktu, dan penggunaannya yang seharusnya lebih bijaksana. Percayalah, seorang pemeluk Katholik tidak akan tiba-tiba menjadi muslim hanya dengan mendengar ceramah ustadz bahwa selama ini mereka memeluk agama yang salah.

Islam seharusnya disebarkan dengan cara yang damai, bukan dengan menebarkan kebencian. Sejarah membuktikan, jazirah Arab menjadi pengikut Muhammad karena kagum akan keluhuran budi dan suri teladan sang Nabi. Tanah Jawa menjadi mayoritas muslim karena syiar toleran para Wali. Bukan melalui perang. Bukan melalui kekerasan.

With great power, comes great responsibility. Kekuatan yang besar selalu diikuti oleh tanggung jawab yang juga besar. Islam di Indonesia adalah mayoritas, dan oleh karenanya menjadi yang terkuat. Adalah tanggung jawab kita untuk melindungi yang minoritas, bukan malah menindas. Menebarkan kasih, alih-alih kebencian. Dan bersikap santun, bukan malah arogan. Dengan begitu, kita akan dihormati, dan bukan ditakuti. Saya kira Andapun mahfum, hormat dan takut adalah sangat berbeda. Penghormatan didasari oleh ketulusan dan rasa segan, sedangkan ketakutan landasannya adalah kebencian dan dendam.

Seminggu lalu, ratusan orang anggota FPI mengobrak-abrik warung makan yang tetap buka siang hari di Makassar. Beberapa hari kemudian, massa dari organisasi yang sama menyerbu warung di Cianjur. Yang dijadikan dalih sama, warung-warung makan itu tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Saudara-saudaraku FPI, sejak kapan penghormatan bisa didapat melalui ancaman?

Kita memang sedang berpuasa, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi apa hak kita memaksa orang lain untuk juga ikut merasakan lapar. Selalu ada orang yang tidak sedang berpuasa. Saudara-saudara kita pemeluk agama lain, muslimah yang sedang berhalangan, laki-laki muslim yang karena keadaan diijinkan oleh Allah untuk tidak berpuasa, dan lain sebagainya. Maka, sebaiknya juga tidak perlu ada hukum yang melarang orang buka kedai nasi di bulan Ramadhan. Orang-orang itu disuruh makan apa coba, kalau mereka kebetulan tidak masak sendiri atau berstatus sebagai anak kos. Makan Indomie rebus terus-terusan jelas berbahaya bagi kesehatan.

Menurut saya, tebal tipisnya iman seseorang bisa diukur dari seberapa tahan orang itu menghadapi godaan. Jika Anda laki-laki normal, kemudian Anda terdampar di sebuah pulau terpencil, sendirian. Setelah sekian lama, Anda tidak tergoda untuk berzina, maka terlalu tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa iman Anda setebal tembok raksasa di China. Ya terang saja tidak tergoda, wong godaan itu memang tidak ada.

Lain soal jika Anda berada di kamar sebuah hotel, lalu masuklah Kim Kardashian pakai lingerie yang tipis dan menerawang, menari erotis di hadapan Anda untuk kemudian mengajak bercinta. Jika terhadap ajakan gurih dan asoy itu Anda bisa menolaknya, barulah saya akan memberi tepuk tangan yang keras untuk Anda.

Untuk ketahanan terhadap godaan yang makin besar, Tuhan menjanjikan pahala yang lebih besar pula. Itu kata almarhum Embah Kakung saya. Maka, memaksa warung-warung untuk tutup di bulan Ramadhan, sama artinya Anda tidak pede dengan tebalnya iman Anda dan menghilangkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak pahala.

Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita jalankan ini menjadikan kita pribadi yang lebih santun dan toleran. Amin.