Susah Buang Air Besar di Hotel Mandarin

Di Hotel Mandarin Oriental, yang persis terletak di Bunderan HI itu, di manakah bisa kita temukan lokasi parkir untuk sepeda motor? Jawabnya, tidak di manapun. Jadi, bagi Anda semua yang kebetulan dapat undangan seminar di Hotel Mandarin, saya sangat menyarankan untuk jangan berani-berani naik motor apalagi sepeda onthel. Otherwise, Anda cuma akan dipermalukan petugas keamanan di sana, ditolak masuk, dan dipersilakan dengan hormat tapi dengan senyum penuh ejekan untuk parkir di gedung lain. Selain malu, sakit hati, Anda juga bakalan sakit betis karena jalan kaki dari parkiran Menara BBD (gedung terdekat yg ada parkiran buat motor) ke lobi Hotel Mandarin juga butuh waktu dan perjuangan ekstra.

Kamis (14/10) kemaren, aku dapat undangan dari Bank Dunia untuk sebuah workshop di Hotel Mandarin. Puji Tuhan, Alhamdulillah, berkat hidayah-Nya aku yang tadinya berniat langsungan berangkat dari rumah Harapan Indah pakai motor Honda Vario andalan tiba-tiba kepikiran untuk mampir dulu ke Bappenas. Parkir motor di kantor, terus berangkat ke lokasi syuting--yang sebetulnya hanya sepelemparan batu jaraknya--naik taksi Bluebird.

Coba kalau aku jadi naik motor? Bakalan sengsara. Pengelola Hotel Mandarin itu seperrtinya hendak berkata: Anda bawa mobil, kami sambut dengan suka cita. Anda bawa motor, kami usir dengan gegap gempita. Tidak ada tempat di hotel kami buat kere dan orang dengan kelas ekonomi nanggung macam Anda. Iya, nanggung. Menurutku orang yang kuatnya baru beli motor emang serba nanggung ekonominya. Kere jelas bukan, disebut kaya juga belum.

Dipikir-pikir, kok masih mending Hotel Borobudur ya, yang tempo hari aku protes di sini gara-gara parkir motornya jauuuh di belakang, di sebelah tempat sampah yang bau pula. Sudah gitu, kalau hujan, parkiran itu berubah menjadi empang. Tapi, toh begitu...., ada parkiran buat motor.

Kalau dipikir sekilas, emang bener sih logika yang coba dibangun pihak manajemen Hotel Mandarin itu. Orang yang nginepnya di hotel dengan tarif minimal Rp 1,35 juta permalam, tentulah mereka yang sudah tidak lagi kemana-mana cuma naik motor, apalagi kalau motornya sudahlah motor China, seken, kreditan pula.

Aku nyadarnya itu, bahwa di Hotel Mandarin ternyata nggak ada parkir buat motor, setelah seorang teman peserta workshop curhat seusai acara. Di lobi, dia bengong aja nunggu hujan yang masih saja belum berhenti sore kemarin itu.

“Man (namanya Arman), betah bener di sini?”

“Nungguin hujan, Mas”.

“Hujan kok ditungguin, kayak istri melahirkan aja. Emang nggak bawa jas hujan Lo?”

“Bawa si bawa Mas, gw taruh di bagasi motor. Tapi ke parkirannya itu yang susah. Gw nggak bawa payung, padahal Gw mesti parkir di Menara BBD. Di sini nggak tersedia tempat parkir motor”.

“Oooh...” (*prhihatin*)

Poor him!

Kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dipikir-pikir (lagi), hipotesisku tempo hari bahwa hotel tuh kalau makin mahal makin nyusahin makin mendekati kebenaran. Selain nggak ada tempat buat parkir motor, hotel-hotel mahal di Indonesia tercinta ini nyata sekali pengen memanjakan tamu bule sementara pada saat yang sama mencoba membikin sengsara tamu lokal pribumi. Padahal, taruhan deh, mau hotel bintang 7 sekalipun, selama dia ada di Jakarta, yang make tuh hotel pasti juga banyakan pribumi daripada bulenya. Taruhan berapa, dibandingin tamu bule, tamu hotel-hotel itu pastilah jauh lebih banyak orang daerah yang sedang dalam perjalanan bisnis atau wisata di Jakarta; atau orang Jakarta sendiri yang pada seminar, rapat, dan workshop; atau orang lokal pribumi yang butuh pelampiasan hasrat pengen ngamar bareng selingkuhan.

Standar yang digunakan adalah standar Amerika. Pipis, urinoirnya nggak ada pancuran kecil untuk cebok. Kloset, pasti kloset duduk nggak ada yang jongkok. Buat cebok kalau habis eek, pasti hanya tersedia tissu dan nggak ada semprotan airnya boro-boro ember sama gayung.

Coba deh kita bandingkan fasilitas yang tersedia di hotel-hotel dibawah ini, mulai yang tarifnya paling murah sampai yang paling mahal. Dan coba kita cek kelengkapan fasilitasnya, dengan standar kebutuhan rata-rata kita orang Indonesia. Bener kan, makin mahal makin nyusahin?



Kok seneng bener lo, jadi kacung orang asing. Ketemu bule, senyumnya polpolan, ramahnya selangit. Giliran ketemu saudara sebangsa sendiri, pasang tampang curiga dan senyum ala kadarnya. Hotel juga pakai standar mereka, padahal yang lebih banyak make kita-kita juga. Kalaulah memang harus tersedia tissu buat cebok bule, silakan sediakan. Tapi apa salah kalau juga disediakan semprotan air?

Harus diakui, makanan di Hotel Mandarin lumayan lezat. Di luar itu, cuma ada sedikit hal yang kusuka dari hotel ini. Yakni Mushola di lantai 2 yang lumayan luas, nggak kayak di Aryaduta yang sempit, atapnya pendek, jamaah laki-laki dan perempuan nyampur, dan letaknya persis di sebelah orang buang najis pula. Mushola di Mandarin cukup menampung ada kalau sepuluh orang, jamaah pria-wanita juga dipisah, tempat wudhunya pun lumayan oke.

Cuma, apa ya sah to wudhunya, kalau sebelumnya untuk cebok habis pipis saja nggak tersedia cukup air? Apa diterima to sholatnya, kalau sebelum sholat ni tadi habis eek ceboknya kita dipaksa cuma pakai tissu?

Sudahlah, jangan berdebat lagi. Aku benar, kamu yang salah.

Rekonsiliasi. Istilah ini dalam beberapa hari terakhir kembali naik daun. Tepatnya ketika santer diberitakan di banyak media, anak-anak tokoh utama seputar G30S berkumpul dan saling memaafkan. Ada Tommy Suharto, Amelia Yani, Nani DI Pandjaitan, Ilham Aidit, Feri Omar Dhani, dan masih banyak lagi. Ini jelas terkait dengan sebuah tanggal keramat yang menandai sejarah kelam bangsa ini, 30 September 1965. Bahwa pada tanggal itu, seperti kita semua mahfum, ada tujuh jenderal mati terbunuh (dan satu jenderal lainnya jadi juru selamat utk kemudian jadi diktator selama lebih 3 dekade). Dan hari-hari sesudahnya, terjadi pembantaian massal terhadap dua juta anak bangsa oleh saudara-saudara mereka sendiri. Tanpa surat perintah penangkapan, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan.

Setelah itu istri, anak, cucu, atau keponakan dari orang-orang yang dibunuh itu dikebiri hak-hak politiknya, dimatikan rejekinya. Anak-anak yang tidak pernah meminta dari rahim siapa dia dilahirkan, dan dari sperma laki-laki mana dia diciptakan, harus menanggung dosa turunan. Nggak boleh jadi polisi, dilarang jadi tentara, haram jadi PNS, dan jika mau selamat harus pilih Golkar dalam setiap pemilu.

Rekonsiliasi. Saya nggak paham persis apa maknanya. Kecuali, ketika mendengar istilah itu yang segera terlintas dibenakku adalah: “yang sudah ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi”. Sing wis yo uwis. Bagus sih, sebetulnya. Sebuah ajakan untuk berdamai, merangkul saudara setelah sekian lama bertikai, dan saling memafkan untuk kemudian mencoba melupakan kesalahan masing-masing di masa lalu.

Cuma, kesalahan mana yang coba dimaafkan jika hingga rekonsiliasi itu diikrarkan, masing-masing pihak masih saja merasa bahwa dia dan hanya dialah yang benar sementara pihak lain salah. Rekonsiliasi semacam ini, seolah ingin mengatakan: Sudahlah, kamu memang salah, tapi gak apa-apa kok. Aku maafkan kamu.

Sebelum kata yang sudah ya sudah diucapkan, pernahkah secara kritis kita bertanya misalnya: Semua jenderal AD diincar, kenapa Pak Harto yang waktu itu juga strategis posisinya yakni Pangkostrad, kok nggak diincar? Jangan-jangan...

Ini adalah tulisan dari Budiman Sujatmiko tertanggal 18 November 2008, kutemukan di sini. I couldn't agree more with him.

Biasanya, istilah 'Rekonsiliasi' tidak berdiri sendiri. Ia selalu didahului dgn istilah 'Kebenaran' sebelum kata 'Rekonsiliasi', artinya: Sebelum rujuk, maka para pihak terkait akan bertutur di hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tentang apa saja yang mereka lakukan di masa lampau.

Artinya, si pelaku bersaksi atau mengakui: berapa orang yg telah dia bunuh, dia perkosa atau dia culik, di mana dia kuburkan korban-korbannya (sehingga keluarga si korban punya kesempatan memakamkannya kembali secara wajar atau, setidaknya, menziarahinya), siapa yang memerintahkan semua itu, dsb.

Nah setelah pengakuan ini diungkapkan, si pelaku tidak dipidana atas perbuatannya tersebut, melainkan--karena proses rekonsiliasi itu tadi--ia dimaafkan (karenanya tak dihukum), tetapi tidak dilupakan (artinya semua pengakuan itu didokumentasikan sebagai dokumen resmi negara, sebagai rujukan agar perbuatan yang sama tak diulangi lagi).

Dokumen tsb, di Argentina berisi pengakuan-pengakuan para pelaku dan juga korban yang berhasil selamat hidup-hidup dari periode Perang Kotor di era rejim militer (termasuk di dalamnya pengakuan sejumlah perwira tentara tentang bagaimana mereka membawa korban-korban penculikan dgn mata tertutup menaiki helikopter dan menerbangkannya, kemudian menjatuhkannya ke lautan Atlantik hidup-hidup dgn mata si korban tertutup).

Di Argentina, semua pengakuan tadi didokumentasikan dgn judul Nunca Mas, yang artinya Jangan Pernah Terulang...

Kalau sekarang di sini, orang bicara rekonsiliasi saja, tak berani bicara perlunya kebenaran. Sehingga agak aneh dan manipulatif.

Sebenarnya kita pernah punya komisi yang mengatur hal tersebut, namun oleh MK Undang-Undang KKR tersebut dibatalkan atas pengajuan KH Yusuf Hasyim dan penyair Taufik Ismail yang menganggap bahwa KKR dipakai utk 'mebangkitkan kembali PKI'

So....? Kita memang tak pernah bisa dewasa sebagai bangsa, meminta rekonsiliasi tapi tak mau kebenaran.

Dulu enak (karena bisa membunuh dan menculik), sekarang juga maunya enak: Rekonsiliasi! (tapi tidak pernah jelas apa duduk perkaranya krn tak ada kebenaran yg diungkap).