Karena aku kalah, maka kamu curang

Makin lama para politisi yang pada haus kuasa itu makin nggak bisa dimengerti lagak gayanya. Sejak Pemilu Lefislatif 9 April dulu itu, dan kemudian terbukti partai-partai besar pada KO, terus Partai Demokrat tanpa dinyana-nyana tampil sebagai pemenang, ada saja upaya untuk nyari-nyari kesalahan. Mungkin ini yang disebut psikologi orang-orang kalah. Nggak mau menerima kenyataan, dan bawaannya curiga mulu sama yang menang. Logikanya jadi kebalik-balik. Bukan “karena kamu curang, maka aku kalah” tapi “karena aku kalah, maka kamu curang”.

Nah, untuk Pemilu kali ini, tuduhan diarahkan ke KPU dan Pemerintah pimpinan SBY sang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, the winner party of the Pemilu 2009. Senjata utama yang dipakai dari bulan lalu sampai sekarang ya yang itu-itu saja: Daftar Pemilih Tetap alias DPT. Tuduhannya gawat, 50 juta pemilih kehilangan haknya, dan itu dilakukan secara sistematis. Katanya.

Selasa (26/5) kemaren lusa, hak angket DPR untuk memperpanjang kasus ini disetujui DPR dengan komposisi suara setuju-tidak setuju (sebagaimana dapat dibaca di halaman 2 Kompas Rabu, 27/5) adalah 129 berbanding 73. Yang abstain 1. Menurut Kompas hari yang sama, hanya 8 dari 50 anggota Komisi I DPR yang terpilih kembali. Jadi curiga, jangan-jangan yang ikut-ikutan ngotot mendorong hak angket itu adalah anggota DPR yang nyalon lagi dan kecewa berat nggak kepilih lagi buat lima tahun mendatang.

Dan seperti sudah dapat diduga, motor penggerak diajukannya hak angket ini adalah partai gede yang kehilangan banyak kursi dan bosnya adalah orang yang selama ini berantem sama SBY. Siapa lagi kalau bukan PDIP. Golkar ikut, karena mungkin mereka juga syok berat berubah status dari pemenang 2004 menjadi pecundang di 2009, seolah nggak nyadar bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah yang sekarang. Ketua Umum Golkar adalah Wakil Presiden incumbent, remember?

Partai-partai yang menyatakan berkoalisi dengan PD pada Pilpres besok: PAN, PPP, dan PKB ikut. PKS enggak. No wonder sih, karena menurutku masalahnya bukan apakah mereka ikut koalisi dengan PD atau enggak untuk Pipres nanti, tapi lebih pada apakah dalam Pileg kemaren itu kursinya berkurang atau nambah. Taruhan, ketidaksetujuan PKS itu lebih karena perolehan suara mereka emang naik dibanding lima tahun lalu, bukan karena komitmen mereka untuk berkoalisi dengan PD.

Yang bikin heran, apa mereka itu pada nggak sadar sejak awal to, kalau dalam negara yang sistem administrasi kependudukannya masih acak adut kayak di sini tuh kemungkinan kisruhnya DPT pasti amat besar? Wong KTP aja satu orang bisa punya tujuh biji.

Terus terang I have no idea apakah isu hak angket ini bisa sampai pada digelarnya pemilu ulang. Kalau iya, wah, makin miskin aja negara ini untuk ngurusi orang-orang yang nggak mau legowo menerima kekalahan. Gimana nggak makin miskin, wong untuk sekali pemilu begini ini tentu duit 750 ribu rupiah jauh dari cukup.

Kalau iya pemilu digelar ulang, dan orang-orang yang pada ngotot itu kalah lagi, dan nyari-nyari kesalahan lagi, piye? Susah kan, nurutin anggota DPR yang nyalon lagi dan berprinsip: “Pemilu mesti diulang... (sampai saya menang)”. Orang-orang macem begini pasti yang keliwatan bolehnya overestimate diri sendiri, sok yakin bahwa dialah yang akan kepilih jika DPT-nya bener.

Padahal, kalau iya yang kehilangan hak pilihnya itu ada 50 juta orang, dan ke-50 juta orang itu waktu Pileg 9 April dulu nyontreng, belum tentu mereka pada milih PDIP atau Golkar. Jangan-jangan, mereka malah bikin PD makin telak menangnya.