Anggaran foya-foya 20% APBN

Di atas permukaan bumi di bawah kolong langit, mungkin hanya Indonesia satu-satunya negara yang mencantumkan target jumlah anggaran di dalam Undang-Undang Dasar. Sengaja kata mungkin kucetak tebal karena jujur aku tidak cukup rajin untuk membaca konstitusi semua negara. Selain karena nggak tau kemana nyarinya, juga pasti sebagian besar tidak paham bahasanya.

Terget yang kumaksud adalah sebagaimana dapat Anda baca di bawah ini:

“Pasal 31 (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Naif, sembrono, dan bodoh. Karena menurutku, yang seharusnya kita jadikan target adalah output, outcome, atau impact sekalian, bukannya malah input. Niatnya baik sih, biar sekolah gratis atau murah, nggak mahal kayak sekarang. Biar dunia pendidikan kita maju, rakyat cerdas, anak bangsa ini jadi orang pinter semua. Tapi menetapkan target anggaran minimal harus sekian, di dalam UUD pula, tanpa dibarengi dengan target hasil dari penggunaannya sudah pasti jadi moral hazard. Kalau Departemen lain mesti fight dulu, menguras kreativitas, propose program-program, baru dapat duit; Depdiknas dapat duit dulu baru mikir tuh duit bakal apaan. Gak perlu fight, gak perlu kreatif, merem aja dah pasti dapat, gede pula, minimal 20% APBN.

Jika yang begituan tuh tercantumnya “hanya” di Undang-undang, terus dirasa gak pas, Presiden bisa bikin Perpu. Atau DPR bisa bikin amandemen dengan lebih mudah. La kalau nempelnya di UUD, jangankan Presiden, DPR aja bakalan setengah mati kalau mau ngganti. Kenapa sih dulu nggak dipikir, mutu pendidikan kita acak adut tuh sebabnya apa. Apa iya karena anggarannya kurang, atau karena sebab lain? Korupsi misalnya. Kalau sekolahan pada ambruk, pengadaan buku pelajaran nggak beres, sistem pendidikan amburadul tuh sebab utamanya korupsi, terus diatasi dengan menggelontor duit gede-gedean, apa gak sama artinya menyiram gurun pasir dengan air. Berapapun yang disiramkan, gak ada ngaruhnya. Sama kayak dana otonomi khusus buat Papua, yang trilyunan itu. Duitnya habis, tapi infrastrukturnya tetep memprihatinkan dan penduduknya tetap aja kere. Tuh duit dibelanjakan untuk keperluan yang aneh-aneh.

Diberi resource melimpah, dan dijamin oleh kontitusi negara sehingga siapapun harus tunduk, sementara tidak dituntut tanggung jawab resource itu buat apaan aja (selain kalimat normatif “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”), jelas sama artinya dengan menyuruh orang untuk foya-foya.

Walhasil, para pejabat Diknas bergelimang harta di saat para guru harus setia dengan kemiskinan mereka. Para pejabat Diknas wira-wiri keluar negeri dengan dalih studi banding sementara para guru tidak mampu beli buku sekadar untuk mengapdet bahan ajar. Gedung Depdiknas berdiri megah lagi mewah sedangkan gedung-gedung sekolah pada hancur dan atapnya rubuh menimpa anak-anak harapan masa depan bangsa.

Di bawah ini foto SD Negeri Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tempat dulu 7 tahun aku menimba ilmu. Foto kuambil hari Minggu (12/04/09), ketika aku pulang kampung dalam rangka libur panjang Pemilu dan Paskah tempo hari. Tuh bangunan sekolah atapnya jebol terus diganti asbes yang katanya berbahaya bagi kesehatan, dindingnya hancur dan mesti ditambal di sana-sini, lantainya kusam, udah gitu pintunya remuk pula. Pas motret tuh gedung, aku patah hati berat. Jadi prihatin, gedung SD yang letaknya di kota aja kayak gitu, gimana yang di desa-desa terpencil.

Bisa saja orang yang diuntungkan oleh bunyi ayat naif itu bilang, “Emangnya sulap? Kan ketentuan anggaran 20% itu belum ada sepuluh tahun usianya”. Emang bener sih, tapi ibarat orang berhitung dari 1 sampai 1000, mestinya kan jelas kita ini sudah ada pada hitungan berapa, sehingga hitungan ke-1000 itu akan kita capai pada tahun berapa. Buktinya, makin hari bangunan sekolah yang rusak bukannya makin berkurang, malah makin bertambah. Jumlah anak putus sekolah juga nggak ada tanda-tanda menurun secara meyakinkan. Meski pendidikan dasar (SD-SMP) katanya gratis, teorinya doang yg gratis. Praktiknya teuteup mbayar ini itu, dengan dalih ini itu pula.

Kalau keadaannya masih saja seperti sekarang, jangankan 10 tahun lagi, 50 tahun lagi juga kita akan masih tetap begini-begini saja. Percayalah.

Mental Djongos

Apa yang biasanya kita lakukan kalau tiba-tiba ketemu bule di jalan, terus dia keliatan kebingungan, terus kita pengen bantuin? Taruhan, 98 dari 100 dari kita pasti langsung sok-sokan nggaya ngajakin tuh bule ngomong Inggris. “Hello, can I help you?”. Kita orang Indonesia, yang menurut survei punya rata-rata kemampuan berbahasa Inggris paling memprihatinkan di dunia, yang skor TOEFL-nya nggak jauh-jauh dari 400, langsung mengerahkan segala daya upaya untuk berbahasa Inggris di depan tuh bule, tanpa sedikitpun keinginan menjajagi apakah tuh bule bisa berbahasa Indonesia, dan nggak peduli tuh bule sebetulnya bule Jerman, Perancis, atau Belgia yang nggak berbahasa Inggris. Tar giliran si bule nanggepin antusias, terus dianya ngajakin ngomong Inggris rada-rada cepet dikit, kitanya yang terus kelimpungan.

Dari pengamatanku yang ala kadarnya terhadap orang Belanda sepanjang numpang hidup cuma 12 bulan di sana, mereka punya kebiasaan sangat berbeda. Orang Belanda tuh kalau ketemu sama orang asing, gak peduli negro, Asia, atau bule Amerika, dan pengen menyapa atau menawarkan bantuan, mereka lebih sering (untuk tidak mengatakan pasti) membuka percakapan dengan bahasa Belanda. Setelah si lawan bicara ngomong gini, “I am sorry, I don’t speak Dutch”, barulah mereka switch ke bahasa Inggris. Tidak ada kesulitan sama sekali, apalagi mati gaya kayak kita, karena konon hampir setiap orang Belanda bisa berbahasa Inggris.

Anda mungkin menganggap nggak penting. Tapi bagiku, kedua kasus di atas membuktikan bahwa sadar atau enggak, kita ngerasa nggak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tuh keren, bahasa Indonesia tuh ndeso. Bahasa Inggris is cool, bahasa Indonesia is katrok. Coba lihat dua lowongan iklan di bawah ini (dua-duanya dicomot dari Kompas 18 April, Hlm. 42). Mana yang menurut Anda lebih bonafid?



Dua-duanya nawarin posisi yang sama. Sales. Cuma, karena satunya ditulis dalam bahasa Inggris dan satunya lagi dalam bahasa Indonesia, kita cenderung menganggap bahwa perusahaan yang ngrekrut karyawan dalam bahasa Inggris itu lebih gawat, berwibawa, keren, bergengsi, dan mungkin gajinya juga lebih gede. Kenyataannya? Durung mesti, Mas (belum tentu, Bos). Cobalah lihat iklan-iklan di Kompas, baik yang jualan maupun lowongan kerjaan. Sepertinya nggak afdol kalau nggak pakai bahasa Inggris, padahal pasar yang dibidik jelas-jelas hampir seluruhnya orang pribumi.

Ada contoh kasus lainnya lagi, kali ini kisah nyata yang dialami oleh Prof. Asim Gunarwan, guru besar UI jago ngomong Inggris yang kukenal karena dia bantu-bantu Bappenas jadi tenaga ahli bidang bahasa. Syahdan, Prof. Asim butuh data yang dia harus minta ke sebuah instansi. Semula dia nelpon ke tuh instansi, bilang minta data, pakai bahasa Indonesia. Dari seberang sana responsnya lelet mampus, dipingpong kesana kemari. Akhirnya setelah beberapa saat, dia coba telpon lagi, kali ini pakai bahasa Inggris ngaku dari kedutaan Thailand. Ajaib, tuh data nggak sampai lima menit dah difaks ke alamat Prof. Asim.

Temanku yang lain punya cerita beda lagi. Suatu ketika, dia terbang Kuala Lumpur-Jakarta pake Garuda. Ada satu pramugari yang menurutnya sok cuek gitu. Terus dia panggil tuh pramugari, ketika udah dekat dan si pramugari nanya,”Ada yang bisa kami bantu Pak?”, dia jawab, “I am sorry, I don’t speak Indonesian. I am Philipino”. Ajaib, tuh pramugari jadi berubah care banget sepanjang sisa perjalanan.

Kenapa ya bangsa kita ini cenderung menganggap segala yang berasal dari luar negeri pasti lebih hebat dari yang kita miliki dan kita hasilkan sendiri? Apa ini yang disebut mental jongos alias inferior complex? Rendah diri dan nggak pede. Perasaan bahwa kita pantesnya jadi pelayan, sementara mereka pantesnya jadi majikan. Korban bom Bali, kalau yang bule dan orang asing dilayani dengan baik, giliran korban yang orang Indonesia disia-sia nggak mendapat perawatan sepantasnya. Terminal kedatangan luar negeri Cengkareng di bikin wah, aman, dan nyaman (meski jelas kalah jauh dibandingkan Kuala Lumpur International Airport), sementara terminal kedatangan TKI dibiarkan jadi sarang maling, calo angkutan plat hitam, dan petugas yang nyambi jadi tukang peras.

Sepetinya hanya Indonesia saja yang begini. India, Malaysia, atau Singapura nggak tuh, padahal sama-sama Asia. Kalau nggak salah, dulu pernah ada iklan dicekal di Malaysia hanya gara-gara bintang iklannya Brad Pitt, orang bule, dan oleh karenanya menyingggung harga diri orang Melayu. Di Indonesia, iklan tuh kurang cool kalau bintangnya nggak bule, nggak pake bahasa Inggris. Biar ratingnya bagus, sinetron-sinetron sampah yang wara-wiri pada jam prime time haruslah ada bintang yang punya tampang Indo peduli setan dengan kualitas aktingnya.

Aku punya analisis ngawur-ngawuran (itulah mengapa blog ini kuberi nama Asalnjeplak) yang barangkali bisa menjelaskan masalah ini. Begini. Ini terkait dengan alasan mengapa Belanda menjajah Indonesia, dan Inggris menjajah India, Malaysia, atau Singapura. Belanda menjajah Indonesia untuk mengeruk rempah-rempah dan kekayaan alam kita. Oleh karena itu, mereka mencoba mengkonstruksi budaya dan pola pikir kita ke arah yang lebih feodalistik bin paternalistik. Pribumi kelas sosial rendah, Arab dan Cina lebih tinggi, Belanda paling tinggi. Pribumi pelayan, Belanda majikan. Dengan begitu, mereka bisa lebih gampang mengekspolitasi kita, baik manusianya maupun kekayaan alamnya. Orang Indonesia nggak perlu dibikin pinter dan berdaya, karena kalau itu yang dilakukan, bakalan jadi bumerang. Memberontak dan menuntut merdeka. Warisan mindset itu lestari kita warisi hingga sekarang bahkan mungkin sampai anak cucu kita.

Nah, Inggris menjajah dengan motivasi yang lain, yakni menjual surplus produk yang mereka hasilkan karena adanya revolusi industri. Dari yang dulunya bikin baju yang hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena revolusi industri itu produksinya melimpah, mereka butuh pasar untuk ngejual tuh baju. Untuk itu, negara-negara jajahan mesti dibikin punya daya beli dan pinter. Hasilnya? Orang India kalau ngomong Inggris jago-jago, orang Singapur disiplin, orang Malaysia pinter ngundang turis padahal objek wisata mereka nggak ada apa-apanya dibanding kita.

Huehehehe... blog ini memang rada-rada aneh. Baru kemaren mendambakan pengen dijajah Belanda lagi, eh sekarang nyalahin Belanda sebagai penyebab mental djongos bangsa kita.

Bike to work? Susah, Bos!

Judul di atas tolong dibaca sebagai ungkapan keputusasaan ketimbang ketidaksetujuan. Putus asa, karena menjadikan Bike to Work (B2W) sebuah habit sebagian besar orang dan tidak sekadar tren sesaat tuh butuh komitmen yang enggak tanggung-tanggung. Aktor yang terlibat juga banyak sehingga butuh koordinasi yang tidak hanya bagus, tapi juga sustainabel. Celakanya, koordinasi adalah hal yang paling enggak bisa dilakukan manusia Indonesia sejak jaman Brama Kumbara hingga sekarang. Rapat koordinasi sih terus digelar, tapi implementasinya payah. Contohnya konnversi minyak tanah ke gas tempo hari. Minyak tanahnya udah kadung ilang, eh gasnya belum juga gampang ditemukan. Walhsasil, di mana-mana harganya melambung. Itu baru konversi minyak tanah yang aktornya nggak jauh-jauh dari Pertamina, PGN, Departemen ESDM, atau Departemen Perdagangan. Pun sustainabiliti. Nggak banget, karena normalnya ganti pemimpin ya ganti aturan. Ini memang ciri paling gampang ditemukan di negara yang proyek oriented.

Maaf, untuk kesekian ratus kali aku terpaksa mengambil Belanda sebagai model, mudah-mudahan gak dituduh antek Kumpeni. Apa boleh buat, aku gak pernah bepergian ke luar, sekalinya pergi ya ke Belanda itu. Begini. Di Belanda, konon populasi sepeda lebih banyak dari populasi manusia (18 juta berbanding 16 juta). Dengan asumsi balita dan jompo tidak bisa naik (dan karenanya tidak perlu memiliki) sepeda, berarti banyak yang punya sepeda dua atau lebih. Salah satunya dosen pembimbing thesisku, namanya Maartje van Eerd. Rumahnya di Amsterdam, kerjanya di Rotterdam yang jarak antar kotanya kira-kira 50 menit dengan kereta api. Tiap pagi dia berangkat dari rumah naik sepeda ke stasiun Amsterdam, sepeda kemudian dia parkir di sana. Dari Amsterdam ke Rotterdam naik kereta yang jauh lebih murah dengan berlangganan, on time (atau kalaupun telat, telatnya masih dalam hitungan detik bukan menit apalagi jam kayak Gajayana), nyaman, dan yang pasti aman. Terus, dari stasiun Rotterdam ke kampus naik sepeda satunya lagi yang dia parkir gratis di stasiun.

Dengan perbandingan populasi manusia dan sepeda seperti kusinggung di atas, B2W di sana jelas sudah jadi bagian hidup. Fakta lain lagi, luas wilayah negara itu hanya 41.526 Km2 (atau tak lebih dari 1/4 Pulau Jawa), tapi punya 22.000 Km jalur khusus sepeda. Di banyak tempat seperti depan kos-kosanku di Weenapad Rotterdam (lihat foto di bawah judul), jalur itu dipisahkan oleh taman dan pepohonan sehingga aman dan tentu saja nyaman. Boleh dikata, hampir nggak ada jalan yang gak boleh dilewati sepeda. Mau parkir? Selain di stasiun, parkir sepeda disediakan gratis di hampir semua tempat. Letaknya selalu di depan, di pinggir jalan, nggak nyempil di belakang pojokan dekat tempat sampah. Dengan begitu, nyarinya jelas sama mudahnya dengan nyari obat palsu di Pasar Pramuka Jakarta. Foto di bawah ini diambil di pusat kota Rotterdam, di depan Bank ABN Amro, salah satu gedung paling bergengsi di sana. Deretan sepeda parkir persis di pinggir jalan, dengan pengaman yang di sediakan oleh Pemkot. Nah, biar gampang ngebayangin, alat pengaman parkir sepedanya seperti gambar di bawahnya lagi.

PDB perkapita Belanda USD 32,684 pertahun, Indonesia USD 3,843. Gampangnya, mereka amat, sangat, banget-banget lebih kaya dari kita. Tapi jangan terus ngebayangin sepeda-sepeda mereka mahal-mahal dan baru-baru lagi mengkilap. Sepeda mereka tuh yang butut gitu, kebanyakan sepeda kumbang dan bukan federal. Yang penting fungsinya Coy, enteng genjotannya, pakem remnya.

Okelah, mungkin terlalu berlebihan jika aku ngarep B2W kita kayak mereka. Parkir gratis di mana-mana, aman, tersedia jalur khusus di setiap jalan, and so on. Di pihak lain, penggunaan kendaraan bermotor dibatesin banget biar orang pada rame-rame pindah naik sepeda. Caranya, harga mobil dibikin selangit, ditetapkan batas usia pemakaian, pajaknya bikin klenger, harga BBM dipajaki bukan malah disubsidi, parkirnya susah lagi mahal, and so on. Dengan begitu, orang bakalan mikir-mikir kalau mau nggaya pakai mobil padahal cuma beli rokok ke warung sebelah.

Tapi, ngarep yang simpel-simpel aja rasanya tetep aja susah. Mampukah kita membangun lintasan khusus sepeda sementara trotoar untuk para pejalan kaki saja sudah diserobot motor dan warung tenda pecel lele? Apakah sepeda dan segala atributnya itu mampu kebeli oleh orang-orang kebanyakan, karena B2W di sini tuh standarnya rada-rada tinggi? Sepedanya merek Polygon, United, atau paling gak Wimcycle, mengkilap baru gak ada yang butut, pake helm yang kayak blangkon, terus pake kostum yang didesain khusus buat atlet sepeda balap. Coba aja teman-teman yang sekarang pada semangat B2W itu disuruh pakai sepedanya sepeda kumbang butut, terus gak pakai helm model blangkon, terus langsung pakai baju kerja bukannya kostum balapan, taruhan mereka bakalan mati gaya dan gak PeDe.

Pelukan Mesra Cewek Berkaos PAN

JAKARTA (7/4). Pagi tadi, pas terusan jalan ke kantor habis ngedrop si Wisang di sekolahannya, aku lihat spanduk gede dengan tulisan yang gede-gede pula di daerah Jalan Balai Rakyat Utan Kayu. Bunyi tulisannya gini: PILIHAN BOLEH BEDA. INGAT... KITA BERSAUDARA. Dari logo di kiri dan kanan spanduk, sepertinya tuh spanduk dibuat oleh polisi. Mesejnya jelas: “meski yang Lo contreng di Pemilu 9 April ntar gak sama,beda parpol beda caleg, Lo jangan berantem ya”. Orang di balik spanduk itu sedikit banyak jelas khawatir, pemilu jadi pemicu konflik horizontal.

Spanduk itu mengingatkan aku pada Mbak Aris, perempuan hebat yang kami percaya tiap pagi menyulap pakaian-pakai kotor menjadi bersih, harum, dan rapi disetrika di markas keluarga besar Utan Kayu. Pas musim kampanye terbuka dimulai 16 Maret tempo hari, tau-tau dia ngomong ke Embahnya anak-anak.

Mbak Aris: “Bu, mohon ijin mungkin besok dan besokannya lagi selama masa kampanye saya akan datang rada siangan”.
Mertuaku: “Loh, kenapa Mbak?”
Mbak Aris: “Anu Bu, saya mau ikutan kampanye dulu”.
Mertuaku: “Weh, ternyata kamu aktivis parpol to Mbak? Hebat, nggak nyangka selama ini penampilanmu telah menipuku. Jangan-jangan kamu jadi jurkamnya”.
Mbak Aris: (dengan tersipu-sipu) “Ah, Ibu. Bukan aktivis parpol. Saya cuma ditawari tetangga, mau nggak ikut kampanye. Katanya dapat uang makan dan kaos”.
Mertuaku: “Ooo. La terus, ikut kampanye apa? Golkar, PKS, PDS?”
Mbak Aris: “Apa sajalah Bu. Saya mah yang penting ada duitnya. Lumayan, 25 ribu, bisa buat tambahan belanja beras di warung. Kalau dapat kaos juga, buat tambahan koleksi pakaian kami yang sudah pada butut dan njeblug warnanya”.

Aku ngebayangin beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang dengan pikiran sederhana seperti itu, yang menjadi penopang hingar-bingar pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di kolong langit ini. Orang-orang yang sering diklaim para elit parpol sebagai massa pendukung setia mereka, yang bisa mereka kadalin dirayu-rayu pas pemilu dan dilupakan ketika kekuasaan telah ada dalam genggaman. Padahal, orang-orang seperti Mbak Aris ini justru orang-orang cerdas pragmatis yang pintar melihat peluang. Nggak ada kesetiaan fanatik pada parpol. Lo ada duit, gue jalan. Lo gak ada duit, ngapain gue ikut Lo?! Just that simple.

Motivasinya betul-betul duit nggak ada lain. Ini rada berbeda dengan jaman kegelapan di bawah Orde Baru nan jaya dulu. Aku ingat, pas masih SMA, ikut kampanye Golkar. Motivasinya bukan karena dapat duit apalagi kaos, tapi karena Komdes (singkatan dari Komisaris Desa) Golkarnya adalah Pak Marsudi, tetangga sebelah rumah yang sangat baik dan penolong. Dia ngajakin, dan gak enak banget kalau aku nolak. Belum lagi ada ancaman dari Pak Lurah kalau nggak ikut, bakalan dibikin sulit segala urusan dengan kelurahan. Wah, ngeri. Jadilah kami sekeluarga dan banyak keluarga lain pendukung (yang dipaksa) setia pada Golkar. Nggak bakalan berani deh, ikut kampanye PPP apalagi PDI yang orangnya sangar-sangar dan beringas.

Simpatisan PPP dan PDI juga demikian. Mereka diikat oleh fanatisme terhadap parpol. Yang PPP karena mereka Islam banget, yang PDI karena mereka udah eneg sama Orde Baru. Terjadilah kubu-kubuan dengan batas yang lebih kaku. Kalau sudah kampanye Golkar, ya gak bakalan ikut kampanye PDI besokannya. Kalau dah jadi pendukung PDI, gak bakalan mau ikut kampanye PPP.
Bahkan, di penghujung orde Suharto, entah karena orang-orang PDI dan PPP udah makin empet sama kekuasaan entah karena tentara dan polisi udah makin nggak ditakuti, kampanye adalah masa-masa horor terutama bagi simbol-simbol Golkar dan apa saja yang diasosiasikan dengan pemerintah. Pas kampanye PDI atau PPP, mobil motor plat merah jadi sasaran amuk. Orang pakai baju Korpri disarankan jangan ambil resiko nongol di jalanan kalau nggak mau ditelanjangin. Apalagi orang kurang kerjaan, pas kampanye PDI atau PPP malah bikin blunder pakai kaos Golkar, ditanggung babak belur dihajar massa.

Sekarang, kejadian semacam itu sepertinya sudah nggak ada lagi. Malah, tempo hari aku ketemu sama Bapak-bapak pakai kaos Gerindra naek motor boncengan sama cewek berkaos PAN. Mesra banget, wong tuh cewek pakai acara meluk-meluk segala sambil haha hihi dengan sorot mata penuh bahagia.

Cuma, di negara yang rakyatnya makan tiga kali dengan menu standar aja susah, demokrasi memang akan jadi demokrasi semu. Seperti telah kusinggung di atas, duitlah yang pegang peranan. Akal sehat orang-orang kecil itu pastilah nggak jalan kalau sudah dikasih paket sembako dan duit gocap. Apalagi emang udah bakat dari sononya kita-kita orang Indonesia punya karakter nggak enakan. Maksudnya, kasihan ah, sudah ngasih sembako kok nggak kita contreng gambarnya.

Mudah-mudahan Mbak Aris dan wong-wong cilik makin pintar: menerima sembako, duit, dan kaos-kaos itu dengan tangan, tapi ketika mencontreng mereka melakukannya dengan hati dan pikiran yang jernih.

Akhirnya, selamat mencontreng. Sementara itu, biarlah aku habiskan empat hari libur panjang mendatang untuk jadi Golput, pulang nengokin Ibuk dan nyekar Bapak di Semarang.

Andai kita masih dijajah Belanda

Situ Gintung jebol Jumat (27/3) dini hari. Terjadilah tsunami di tengah kota yang memakan banyak korban baik harta maupun jiwa. Jebolnya tanggul itu terus terang bikin aku dan ibunya anak-anak rada ngeri ngebayangin yang bukan-bukan. Ini karena tanggal 6 Mei besok harusnya Si Wisanggeni dijadwalkan outbond di sana bareng teman-teman sekelas dan ibu-ibu gurunya. Nggak kebayang jika jebolnya Situ itu 1 bulan 9 hari dan 5 jam lebih lambat.

Musibah itu sudah 10 harian lewat, jadi mungkin sudah nggak hot lagi dibahas. Cuma, aku punya sedikit unge-uneg yang sebetulnya kurang relevan, meski jika dikait-kaitin ada juga sih hubungannya.

Jadi begini. Seperti diberitakan di banyak media, yang namanya Situ Gitung itu wujudnya danau yang terbentuk secara alamiah, terus dibuatkan tanggul oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1933. Artinya, tuh tanggul umurnya sudah 76 tahun. Jebolnya baru sekarang, itupun karena kata orang sudah diobrak-abrik di sana dan di sini. Luasnya makin sempit, daya tampungnya dipaksain sedemikian rupa sehingga makin di luar kapasitas yang dia bisa tampung. Hebat banget tuh Belanda, bisa bikin tanggul yang kuat, yang baru jebol setelah 70an tahun, itupun karena dizalimi bertahun-tahun. Coba kalau dirawat baik-baik, mungkin tuh tanggul gak bakalan jebol.

Sebetulnya no wonder sih, secara Belanda terkenal jadi bangsa yang sudah ribuan tahun akrab dengan air. Di antara gantungan kunci dan oleh-oleh gak penting lainnya yang kubawa pulang dari setahun numpang hidup di Rotterdam karena ada sponsor khilaf ngasih beasiswa, ada satu oleh-oleh rada bermutu, yaitu CD film mengenai bagaimana orang Belanda jatuh bangun menyiasati air. Berusaha, gagal, berusaha lagi dengan cara lain, gagal lagi, begitu seterusnya, hingga kemudian mereka sukses membangun tanggul dan bendungan modern, biayanya USD 2,5 miliar, waktu pengerjaannya 50 tahun tanpa henti, dalam satu proyek yang diberi nama Delta Project. Hasilnya mencengangkan, setidaknya buat warga kota pelanggan banjir sepertiku. Dengan Delta Project itu, konon kawasan paling rawan banjir sekalipun kemungkinan kebanjirannya hanya sekali dalam 250 tahun. Anda nggak salah baca, angka itu emang maksudnya duaratus limapuluh tahun. Bandingkan dengan Jakarta yang cuma kena hujan rada deras 15 menit saja air sudah masuk tanpa permisi ke rumah-rumah warga. Belanda kebanjiran 1x dalam 250 thn, Jakarta 250x dalam 1 thn. Ironis, dijajah 350 tahun, dan kita nggak seujung kukupun bisa mewarisi keahlian mereka.

Makin bikin trenyuh jika kita ngebandingin bandara Schiphol di Amsterdam dengan Cengkareng. Schiphol yang letaknya 6 meter di bawah (sekali lagi, di bawah) permukaan laut, nggak pernah kebanjiran. Sementara Cengkareng, udah gak kehitung lagi berapa kali penerbangan ditunda gara-gara landas pacunya tergenang. Belum lagi berulang kali bangsa ini mesti menanggung malu gara-gara akses menuju bandara kebanggaan negara putus akibat banjir dan rob (air laut pasang). Visit Indonesia year matamu suwek!

Kalau sudah begitu, kadang-kadang aku ngebayangin hal yang pasti ditentang sama Sayuti Melik Cs, alangkah enaknya jika sampai sekarang kita masih dijajah Belanda. Apa-apa sepertinya ada aturannya, dan dipatuhi. Itu kata almarhum Embah Kakung lo. Kalau di bawah Situ Gintung gak boleh ada rumah, ya beneran gak bakalan ada orang berani bangun rumah di sana. Sekarang, aturannya bunyi gimana, praktek di lapangannya bagaimana. Dulu, kalau di kawasan Puncak, lahan dibuka sekian hektar, maka mesti dibikinin saluran air dengan kapasitas tertentu yang bisa mengkompensasi potensi volume air hujan yang bakalan turun melewati Jakarta yang gak ketampung akibat pembukaan lahan itu. Itung-itungannya ada. La sekarang? Di Puncak, daerah resapan air pada dibabatin semua tapi saluran air yang mengkompensasi limpahan air hujan gak dibangun sama sekali. Gimana Jakarta nggak kebanjiran to Bos.

Dunia perkeretaapian lain lagi ceritanya. Kereta api di Indonesia sebetulnya telah dirintis sejak jaman kolonial dan termasuk menjadi yang pertama di dunia. Kini, Jepang yang baru kemaren sore mengembangkan kereta api sudah bisa bikin kereta peluru, sementara kita masih setia pakai gerbong-gerbong butut plus lokomotif sepuh dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang hanya kepala stasiun dan Allah Subhannahu Wa Ta'ala saja yang tahu. Udah gitu, panjang rel bukannya nambah malah berkurang. Konon, panjang rel Jakarta-Bandung jaman kolonial sudah mencapai 5.000 Km lebih, eh sekarang malah cuma 4.000an Km.

Apa boleh buat, setelah hampir 64 tahun menyatakan diri merdeka, bangsa ini agaknya masih belum beranjak jauh dari kumpulan manusia yang hanya bisa merusak, bisa makai tapi gak gablek ngerawat.