Terget yang kumaksud adalah sebagaimana dapat Anda baca di bawah ini:
“Pasal 31 (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Naif, sembrono, dan bodoh. Karena menurutku, yang seharusnya kita jadikan target adalah output, outcome, atau impact sekalian, bukannya malah input. Niatnya baik sih, biar sekolah gratis atau murah, nggak mahal kayak sekarang. Biar dunia pendidikan kita maju, rakyat cerdas, anak bangsa ini jadi orang pinter semua. Tapi menetapkan target anggaran minimal harus sekian, di dalam UUD pula, tanpa dibarengi dengan target hasil dari penggunaannya sudah pasti jadi moral hazard. Kalau Departemen lain mesti fight dulu, menguras kreativitas, propose program-program, baru dapat duit; Depdiknas dapat duit dulu baru mikir tuh duit bakal apaan. Gak perlu fight, gak perlu kreatif, merem aja dah pasti dapat, gede pula, minimal 20% APBN.
Jika yang begituan tuh tercantumnya “hanya” di Undang-undang, terus dirasa gak pas, Presiden bisa bikin Perpu. Atau DPR bisa bikin amandemen dengan lebih mudah. La kalau nempelnya di UUD, jangankan Presiden, DPR aja bakalan setengah mati kalau mau ngganti. Kenapa sih dulu nggak dipikir, mutu pendidikan kita acak adut tuh sebabnya apa. Apa iya karena anggarannya kurang, atau karena sebab lain? Korupsi misalnya. Kalau sekolahan pada ambruk, pengadaan buku pelajaran nggak beres, sistem pendidikan amburadul tuh sebab utamanya korupsi, terus diatasi dengan menggelontor duit gede-gedean, apa gak sama artinya menyiram gurun pasir dengan air. Berapapun yang disiramkan, gak ada ngaruhnya. Sama kayak dana otonomi khusus buat Papua, yang trilyunan itu. Duitnya habis, tapi infrastrukturnya tetep memprihatinkan dan penduduknya tetap aja kere. Tuh duit dibelanjakan untuk keperluan yang aneh-aneh.
Diberi resource melimpah, dan dijamin oleh kontitusi negara sehingga siapapun harus tunduk, sementara tidak dituntut tanggung jawab resource itu buat apaan aja (selain kalimat normatif “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”), jelas sama artinya dengan menyuruh orang untuk foya-foya.
Walhasil, para pejabat Diknas bergelimang harta di saat para guru harus setia dengan kemiskinan mereka. Para pejabat Diknas wira-wiri keluar negeri dengan dalih studi banding sementara para guru tidak mampu beli buku sekadar untuk mengapdet bahan ajar. Gedung Depdiknas berdiri megah lagi mewah sedangkan gedung-gedung sekolah pada hancur dan atapnya rubuh menimpa anak-anak harapan masa depan bangsa.
Di bawah ini foto SD Negeri Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tempat dulu 7 tahun aku menimba ilmu. Foto kuambil hari Minggu (12/04/09), ketika aku pulang kampung dalam rangka libur panjang Pemilu dan Paskah tempo hari. Tuh bangunan sekolah atapnya jebol terus diganti asbes yang katanya berbahaya bagi kesehatan, dindingnya hancur dan mesti ditambal di sana-sini, lantainya kusam, udah gitu pintunya remuk pula. Pas motret tuh gedung, aku patah hati berat. Jadi prihatin, gedung SD yang letaknya di kota aja kayak gitu, gimana yang di desa-desa terpencil.
Bisa saja orang yang diuntungkan oleh bunyi ayat naif itu bilang, “Emangnya sulap? Kan ketentuan anggaran 20% itu belum ada sepuluh tahun usianya”. Emang bener sih, tapi ibarat orang berhitung dari 1 sampai 1000, mestinya kan jelas kita ini sudah ada pada hitungan berapa, sehingga hitungan ke-1000 itu akan kita capai pada tahun berapa. Buktinya, makin hari bangunan sekolah yang rusak bukannya makin berkurang, malah makin bertambah. Jumlah anak putus sekolah juga nggak ada tanda-tanda menurun secara meyakinkan. Meski pendidikan dasar (SD-SMP) katanya gratis, teorinya doang yg gratis. Praktiknya teuteup mbayar ini itu, dengan dalih ini itu pula.
Kalau keadaannya masih saja seperti sekarang, jangankan 10 tahun lagi, 50 tahun lagi juga kita akan masih tetap begini-begini saja. Percayalah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar