Suara duit, suara Tuhan

Ketua DPRD Sumut meninggal dalam demo anarkis menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli, Selasa (3/2) kemaren. Lepas dari apakah meninggalnya itu karena serangan jantung atau dikeroyok massa, demonstrasi yang pakai acara ngerusak dan njotosi orang itu jelas layak dikutuk. Pelakunya mesti dihukum setimpal, dan mastermind alias aktor intelektual yang karena kekuatan modalnya mampu menggerakkan orang begitu banyak mesti dihukum lebih berat lagi.

Dari dulu aku miris ngelihat negara ini dipecah-pecah sembarangan tanpa dipikir masak-masak. Kalau di belahan dunia lain orang pada pengen bersatu kayak Uni Eropa, di negeri ini orang pada ngotot pengen nyempal-nyempal. Ide awalnya sih bagus, yaitu agar bisa mengembangkan potensi khas yang ada di masaing-masing wilayah sembari mendekatkan pelayanan kepada publik. Sayangnya, motivasi untuk bikin provinsi dan kabupaten/kota baru itu justru lebih kental ambisi pribadi ketimbang niat suci memperbaiki kesejahteraan rakyat. Maksudku, dengan adanya provinsi baru, berarti ada lowongan gubernur, wakil gubernur, ketua dan anggota DPRD, kepala-kepala dinas berikut jabatan eselon 1 dan 2-nya. Ada kesempatan baru untuk pegang kuasa, rumah dinas baru, mobil dinas baru, gaji gede, kesempatan dapat proyek gede bikin gedung-gedung kantor baru, atau duit milyaran dari konsesi nebang hutan. Gurih kan?

Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan oleh karenanya harus dituruti. Celakanya, di Indonesia, di mana orang kelaparan lebih banyak jumlahnya daripada total penduduk Malaysia ini, yang diyakini sebagai “rakyat” adalah kumpulan sebanyak mungkin orang. Bisa dalam bentuk rapat akbar, demonstrasi, orasi politik, atau sejenisnya. Mereka nuntut apa, itulah suara rakyat, betapapun tidak masuk akalnya apa yang dituntut.

Celakanya (lagi), hukum di negeri ini juga seolah tak berdaya jika berhadapan dengan massa. Ngerusak, kalau dilakukan rame-rame, nggak bakalan dihukum. Lha wong rakyat je. Kalau ada yang ditangkap polisi, kerahkan saja massa lebih banyak biar yang ditangkap itu dilepasin. Nggak ada kan yang dihukum dalam penjarahan dan pemerkosaan massal menjelang jatuhnya Suharto dulu? Coba, siapa yang dibui dalam aksi pembakaran kantor Bupati Tuban, Maluku Tenggara, dan Aceh Tenggara tempo hari? Kasus penganiayaan oleh FPI di Monas dulu juga nggak ada beritanya lagi tuh sekarang.

Tulisan cerdas di koran, itu bukan suara rakyat. Omongan ilmiah di tivi, juga bukan suara rakyat. Walhasil, yang kemudian berhak punya suara rakyat adalah orang-orang berduit yang haus kuasa. Bayar aja orang-orang kelaparan itu untuk demo, seribu orang cukup kok untuk bikin gentar polisi plus meyakinkan pemerintah bahwa mereka adalah representasi rakyat. Taruhlah satu orang dikasih 50 ribu (buat mereka yang makan sehari dua kali aja susah, uang segitu udah gede banget), hanya butuh 50 juta untuk mengerahkan seribu orang. Jumlah yang teramat kecil buat si rakus berduit, apalagi jika dibandingkan dengan untung yang ntar di dapat jika agenda pribadi yang seolah-olah kepentingan rakyat banyak itu gol.

Ada juga sih daerah hasil pemekaran yang kemudian terbukti mampu membuat rakyat sejahtera, atau paling enggak menunjukkan kemajuan signifikan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia. Gorontalo misalnya, di bawah Fadel provinsi baru ini sukses jadi sentra pertanian jagung, dengan manajemen yang mensejahterakan petani. Tapi, kupikir kok jauh lebih banyak daerah pemekaran yang malah jadi nggak karu-karuan daripada yang beneran.

Dengan begitu pantaslah aku khawatir jika hanya orang di balik layar yang nanti akan mereguk manisnya kekuasaan, fasilitas dinas, dan proyek ini itu jika Provinsi Tapanuli jadi dibentuk. Dan para pion, si miskin yang nekat jadi pembunuh hanya dengan modal 50 ribu itu? Mereka tak lebih hanya akan kembali menjadi orang-orang kalah yang ditinggal, dilupakan, dan tetap jadi kere.