Kulonuwun, Auckland

Dalam hidup saya, ada tiga negara yang sejak lama paling ingin saya kunjungi. Pertama, Belanda; kedua, Suriname; ketiga, Selandia Baru.

Belanda, karena saya dulu sungguh penasaran, seperti apa negara yang telah menjajah negara kita selama tiga setengah abad. Juga penasaran, semaju apa negara yang katanya bahkan sudah ada universitasnya ketika bangsa kita masih menyembah batu dan pohon, dan belum ngerti pakai celana (sekadar catatan: Universitas Leiden di Belanda sudah ada sejak tahun 1575. Tahun segitu, di Jawa, Raden Sutawijaya baru pusing buka hutan untuk dijadiin kerajaan yang kelak dikemudian hari menjadi Kerajaan Mataram Islam).

Suriname, karena di negara nun jauh di Amerika Latin ini bermukim banyak orang keturunan Jawa. Beberapa orang terpenting di pemerintahan dan parlemen bahkan adalah keturunan Jawa. Didi Kempot konon sangat terkenal dan dipuja bak Justin Bieber di sana. Mungkin ini adalah perasaan sentimentil saya saja, karena siapapun yang mengenal saya tentu tahu saya ini orang Jawa. Setiap kali saya membayangkan orang-orang keturunan Jawa di Suriname, setiap kali pula saya membayangkan betapa nenek moyang mereka, empat atau lima generasi di atas mereka yg barangkali ada pertalian darah dengan kakek buyut saya, dulu sungguh prihatin hidupnya. Menyeberangi samudra ribuan kilometer berbulan-bulan, banyak yang sakit bahkan meninggal di atas kapal dan sudah pasti mayatnya langsung dibuang ke laut, dan setiba di sana hanya untuk menjadi kuli kontrak yang diperlakukan tidak lebih baik dari budak.

Dan, Selandia Baru? Alasannya mungkin sangat sederhana. Syahdan, suatu hari saya menyaksikan tayangan tivi tentang sebuah negara yang terpencil di pojokan Samudera Pasifik dan dekat-dekat kutub selatan, alamnya masih perawan, penduduknya sangat sedikit, tapi juga maju bukan main. Dari situ kemudian saya berangan-angan, ah, seandainya saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri.

Alhamdulillah, Belanda pernah saya tinggali meski hanya untuk 12 bulan. Sebelum berangkat ke sana, saya sudah menyimpan kekaguman. Dan ketika saya sudah ada di sana, saya makin terpana. Rasanya, hampir semua yang ada di negara itu merupakan kebalikan Indonesia. Petaninya cuma 4% dari total angkatan kerja (dari hanya 16 juta gelintir penduduk), luas negaranya juga cuma 1/4 pulau Jawa. Tapi mereka adalah eksportir produk pertanian terbesar ke-3 di dunia. Sementara kita, adalah importir produk pertanian terbesar di dunia, padahal petaninya 40% (dari lebih 230 juta orang). Separuh daratannya ada di bawah permukaan laut, tapi mereka tidak pernah kebanjiran; sementara kita adalah pelanggan banjir bahkan di daerah yang jauh di atas permukaan laut. Banyak orang dinegeri itu adalah atheis, tapi pemerintahan mereka bersih dari korupsi; sementara di Indonesia yang hampir semua orang ngaku punya Tuhan, pada jadi maling dan koruptor. Paragraf ini bisa sangat panjang kalau saya terus-teruskan, padahal bukan ini yang hendak saya sampaikan.

Sabtu, 18 Februari 2012. Ini adalah hari di mana akhirnya mimpi saya untuk mengunjungi Selandia Baru terwujud. Setelah selama 18 jam saya jadi mister nobody, sendirian seperti orang ilang di antara banyak orang, akhirnya pesawat Thai Airways yang saya tumpangi sampai pegel dan pantat tepos, mendarat juga di Auckland.
Auckland adalah kota terbesar di Selandia Baru yang dihuni oleh lebih dari sepertiga dari total populasi negara ini, padahal dia bukan Ibu Kota negara (#sekadar catatan: Ibu kota negara ini adalah Wellington. Kasusnya kayak Australia, yang beribu kota di Canberra, tapi kota terbesarnya adalah Sydney). Tapi ya, jangan bandingkan dengan Jakarta. Yang berjumlah sepertiga itu hanyalah tak lebih dari 1,4 juta orang, karena total penduduknya juga cuma 4,4 juta. Kebayang kan, bagaimana sepinya bagian lain dari negara ini?
Setelah cek in di penampungan sementara untuk calon mahasiswa yang baru datang, atas kebaikan hati seorang kawan yang kebetulan sudah setahun tinggal, saya langsung diajak keluar jalan-jalan keliling kota. Kesan pertama saya, kota ini alangkah rindangnya. Di mana-mana pohon. Bahkan di samping gedung pencakar langit, ada hutan. Saya langsung heran, lokasi strategis tengah kota, harga tanah permeter persegi pastilah aduhai mahalnya, bukannya dibangun mal malah dijadikan hutan. Jalan cuma sebentar langsung nemu taman atau public space yang bisa diakses gratis. Makanya, no wonder kota ini dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia.

Sebagaimana layaknya kota lain di negara yang sudah beradab, pemerintah memberi prioritas nomor satu buat pejalan kaki. Maka, jangan bandingkan Jakarta yang urut-urutan penguasa jalan adalah: Presiden-Wapres, konvoi moge yang pakai voorijder, konvoi motor FPI dan FBR yang boncengan tiga nggak pakai helm terus mobat-mabitin galah bambu, metromini bobrok, bajaj butut, baru diurutan paling buncit adalah ambulan dan pejalan kaki.

Trotoar buat pejalan kaki amboi lapang dan nyamannya, lebarnya jauh melebihi badan jalan untuk kendaraan. Dan di atas itu semua, sudah jelas tidak ada yang dikangkangi sama tenda pecel lele apalagi buat parkir liar yang duitnya entah kemana mengalirnya. Melihat itu semua, saya hanya bisa iri dan patah hati. 

Sementara, belum banyak yang telah saya eksplor di sini karena saya juga baru 3 hari nyampai. Itupun waktu saya lebih banyak saya habiskan buat belanja kebutuhan ini itu, ngendon di kamar chatting dan Skypean sama istri dan anak-anak, untuk kemudian tidur karena jetlag kok rasanya belum ilang-ilang. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak di sini, bukan saja dari kampusnya, tapi juga dari orang-orangnya yang--harus diakui--masih lebih pintar dari saya dan mungkin juga Anda.

Gubernur, bukan tukang kerak telur

Bulan Januari 2012, sama dengan bulan yang sama tahun-tahun lampau, Jakarta diwarnai oleh aneka dukacerita tentang macet panjang akibat jalanan tergenang setelah hujan, pohon tumbang, papan reklame rubuh, dan orang-orang mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Gubernur DKI datang silih berganti, dan masalah-masalah tadi makin parah boro-boro teratasi. Kalau ada pohon tumbang menimpa mobil atau rumah hingga ringsek, atau papan reklame rubuh menimpa orang sampai klenger alias meninggal dunia, Pemprov DKI cukuplah memberi uang duka 10 juta, setelah itu bisnis berjalan seperti biasa.

Masyarakatpun juga sudah kadung percaya bahwa itu semua adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak pernah sekalipun saya dengar di radio, atau baca di koran, atau lihat di televisi, ada warga yang menuntut Pemprov DKI karena telah teledor membiarkan pohon tua dengan akar yang telah rapuh namun cabang yang tumbuh subur tidak dipangkas atau diremajakan. Tidak juga pernah ada class action mempermasalahkan kemungkinan papan reklame itu rubuh karena dipasang secara serampangan, dengan spesifikasi teknis yang asal-asalan.

Saya ingat dulu, Bpk. Dr. Ir. H. Fauzi Bowo, Gubernur DKI idola kita semua, pernah ngamuk-ngamuk ke wartawan gara-gara si wartawan berani kurang ajar bertanya kenapa setelah sekian tahun Jakarta di tangan ahlinya, masalah macet dan banjir kok malah makin menjadi-jadi. Si Abang bilang bahwa membenahi Jakarta itu tidak tidak bisa instan. “Emangnya bikin kerak telor,” sambung Bang Kumis sewot.

Saya setuju dengan Anda, Bang Foke, membenahi ibu kota, termasuk tentu saja mengatasi banjir dan macetnya, memang tidak semudah bikin kerak telur. Tanggung jawab gubernur jelas jauh lebih besar daripada tanggung jawab tukang kerak telor. Itulah mengapa Anda digaji 80 juta perbulan (duit segitu sudah lebih dari cukup untuk membeli 6.500 bungkus kerak telur, itupun sudah yang pake telur bebek, bukan telur ayam); mobil dinas mewah lengkap dengan sopir, ajudan, dan kendaraan patwal; rumah dinas nyaman lagi bebas banjir di daerah Menteng dengan tagihan setrum, air, dan telepon tentu dibayar tidak perlu pakai duit sendiri; staf 85 ribu orang; dan APBD lebih dari 30 triliun pertahun. Ketika jalanan macet, voorijder selalu siap menyingkirkan mobil dan motor rakyat demi kelancaran perjalanan Anda. Ketika warga Jakarta mati gaya karena PAM ngadat berhari-hari bulan September 2011 dulu itu, truk tangki PT Palyja wara wiri menyuplai air bersih ke rumah Anda. Coba, kurang gurih gimana? Jadi kalau Anda mengeluh banyak orang yang ngomel ke Anda karena Jakarta tak kunjung tertata, saya kira kok kurang bijaksana.

"With great power comes great responsibility", kata Uncle Ben kepada Spiderman. "With great facilities, comes great omelan masyarakat jika Anda tidak bekerja sungguh-sungguh," kata Heri kepada Bang Foke.

Hampir lima tahun sudah Anda bekerja. Benar bahwa menata Jakarta tidak bisa instan, ada tahap-tahapnya. Tapi sayanya yang kuper atau faktanya memang demikianlah adanya, kok sepertinya situasinya masih begini-begini saja. Padaha ibarat orang berhitung dari 1 sampai 10, okelah hitungan itu belum selesai, tapi mestinya sekarang ini harusnya sudah terlihat sudah sampai angka berapa.

Tahun 2012 ini adalah tahun di mana pilgub DKI digelar. Dan Bang Foke, kabarnya akan kembali berlaga. Ayolah Bang, beri saya alasan kenapa saya harus memilih Anda. Jokowi, Walikota Solo itu, dipilih oleh rakyat dengan perolehan suara fantastis lebih dari 90% tanpa susah payah kampanye, baliho narsis, atau aksi sok populis berkedok iklan layanan masyarakat di tivi-tivi. Dia dipilih kembali karena orang terkesan pada pemindahan PKL yang manusiawi, taman-taman kota yang makin tertata, keberpihakan pada pasar-pasar tradisional, dan ketulusan dalam melayani warganya. Ingat relokasi PKL tanpa rusuh, ingat Jokowi.

Ingat beras, ingat Cosmos. 

Ingat banjir, la kok saya langsung ingat Bang Foke.

Negeri agraris yang menindas petani

Almarhum Bapak adalah petani tulen. Maksudnya, beliau tidak punya pekerjaan lain selain menjadi petani itu tadi, beda sama petani-petani lain yang nyambi jadi tukang becak, tukang batu, atau kuli di kota jika musim tanam telah lewat. Ibuku, selain jadi Ibu rumah tangga yang berdedikasi, beliau adalah juga petani sejati yang--sejauh kuingat--menjalani profesinya dengan penuh rasa syukur.

Kesetiaan Bapak dan Ibuk terhadap profesi mereka sungguh membuat saya terharu. Ketika sawah-sawah beririgasi teknis garapan tetangga kiri kanan sudah semua habis dibeli oleh developer untuk dialihfungsikan menjadi perumahan Graha Estetika bagi orang-orang berduit, Bapak tetap keukeuh mempertahankan sawah kami di daerah Tembalang itu agar tidak ikut-ikutan dicaplok meski dengan iming-iming harga selangit--setidaknya untuk ukuran kami. Beliau selalu bilang, “biarlah rumah kita reyot dimakan rayap, baju kita hanya satu potong kering di badan, asal kita tetap punya sawah”. Buat Bapak, petani sudah tidak pantas lagi disebut petani jika sudah tidak lagi punya lahan garapan.

Begitulah. Orang tua saya adalah petani yang setia tanpa reserve pada profesi. Namun begitu, Bapak ingin agar beliau adalah petani terakhir dalam garis keturunan keluarga kami. Di hari pertama ketika saya siap berangkat menunutut ilmu di kelas 1 SD suatu hari di tahun 1981, Bapak sudah langsung bilang, “Nak, balajarlah yang rajin. Sekolahlah yang tinggi, agar di kelak kemudian hari kamu tidak menjadi petani seperti Bapak dan Ibumu”.

Ini karena dalam keyakinan Bapak, petani, kere, miskin, melarat, adalah empat kata yang punya makna kurang lebih sama yang bisa saling dipertukarkan satu sama lain. Petani sudah pasti kere, dan kere identik dengan petani. Bapak meninggal di usia 71 tahun pada bulan September 2008 dengan membawa keyakinan itu.

Jika yang menjadi referensi adalah negara tercinta Indonesia, almarhum Bapak jelas tidak salah. Ah, andai saja sebelum meninggal, Bapak dikasih tahu betapa petani di luar sana makmur dan sejahtera belaka karena negara begitu melindungi mereka...

Sensus terakhir menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari 230 juta lebih penduduk Indonesia, di atas 40% angkatan kerjanya adalah petani. Kita punya matahari yang melimpah sepanjang tahun. Tapi, kita adalah importir terbesar di dunia untuk beberapa komoditas produk pertanian.

Sekarang mari kita lihat Belanda. Dari total hanya 16 juta penduduk, tidak lebih dari 4% tenaga kerjanya adalah petani. Mereka kebagian terang matahari tak lebih 3 bulan dalam setahun. Kendati begitu, negara ini adalah eksportir produk-produk pertanian terebesar ke-3 di dunia. Tigaratus limapuluh tahun lebih kita dijajah orang Belanda, dan amat sedikit yang kita mampu tiru dari mereka.

Kalau soal menindas petani, negara ini memang jagonya. Musim panen raya, bagi negara ini, justru saat paling tepat untuk impor beras besar-besaran dari Thailand dan Vietnam, entah apa tujuannya. Mungkin agar harga beras makin jatuh dan petani makin kapok menanam padi. Jika harga pupuk melambung, petani dibiarkan berjuang sendiri ngutang rentenir; dan saat harga gabah meningkat, pemerintah cepat-cepat operasi pasar.

Buah impor membanjir tak terbendung, membuat frustasi para petani buah lokal, dan keberpihakan pemerintah hanya berhenti jadi topik bahasan menarik di meja rapat. Dan ketika rapat usai, saat makan siang prasmanan tiba, di antara menu dengan cita rasa menggugah selera, yang jadi pencuci mulut adalah jeruk impor dari China.

Sungguh, saya sangat bersyukur pada akhirnya harapan yang menjadi doa Bapak, agar saya tidak menjadi petani, dikabulkan sama Allah. Tapi saya juga prihatin, profesi petani--yang seumur hidup dijalani Bapak --, akan terus menjadi profesi yang sedapat-dapat dihindari di negara yang katanya subur makmur gemah ripah loh jinawi ini.

Ketika banyak sama dengan benar

"Penggal leher satu orang, dan kamu akan dihujat sebagai pembunuh. Jagal sejuta orang, maka kamu akan dipuja sebagai penakluk..." (Jean Rostand, 1939).

Ini adalah logika manusia yang jelas tidak sejalan dengan logika agama. Dalam agama yang saya anut, membunuh satu orang --tentu dengan syarat, bukan karena orang itu telah membunuh atau membuat kerusakan di muka bumi-- dianggap sama dengan membunuh seluruh manusia (Surah Al Maidah: 32). Dari situ saya percaya, betapa Islam melarang pemeluknya berbuat kerusakan, sekecil apapun.

Celakanya, logika pembunuh dan penakluk itu tadilah yang saya lihat sehari-hari dipercaya orang di negeri ini. Buat masyarakat yang sakit, beda pembunuh dan penakluk ada pada jumlah. Antara pecundang dan pemenang disekat oleh kuantitas. Pas berangkat ke kantor pagi-pagi, lawanlah arus di Jalan Raya Bekasi sendirian, dan Anda akan ditilang polisi. Tapi jika melawan arus itu Anda lakukan beramai-ramai, maka Anda akan lebih cepat sampai tujuan dibandingkan dengan pemakai jalan lain yang tertib mengantri, lagi bebas dari resiko kena sanksi.

Bakarlah fasilitas umum sendirian, dan Anda akan dipenjara sebagai kriminal. Tapi cobalah Anda hancurkan fasilitas umum beramai-ramai, plus atas nama Tuhan, maka Anda akan bebas merdeka dan bahkan dipuja sebagai pejuang jihad.

Untuk kesekian kali, saya patah hati. Solusi untuk perbedaan pendapat dan keberagaman di sini hanya satu, dan itu adalah kekerasan. Makin hari makin tak terkendali. Belum selesai kasus Ahmadiyah, baru-baru ini muncul lagi kasus lain yang lagi-lagi soal agama. Karena negara gagal dan selalu terlambat melindungi warganya, maka hukum yang berlaku adalah hukum jumlah. Siapa yang lebih banyak, itulah yang menang, dan oleh karenanya berhak atas klaim kebenaran.

Lokasi kejadian kali ini di Sampang, Madura. Terjadinya berulang-ulang dan yang terakhir adalah hari Kamis, 29 Desember 2011. Yang satu kelompok Sunni, yang satunya lagi Syiah. Mereka berslisih paham. Jumlah orang Sunni lebih banyak dari Syiah. Maka, akhir dari cerita ini gampanglah ditebak. Kelompok Syiah kalah. Madrasah, mushola, dan rumah mereka dibakar. Jamaahnya dikejar-kejar seperti mengejar babi hutan, dipukuli, dan dibunuh. Sementara aparat negara diam di tempat, terpaku menjadi penonton yang baik. Yang saya maksud dengan diam di tempat itu tidak hanya terbatas pada polisi tidak hadir pada saat kerusuhan terjadi, melainkan juga ketidakmampuan intelijen untuk mendeteksi bibit konflik ketika konflik itu masih berupa kecambah dan belum kadung jadi pohon yang menjulang ke langit dengan akar yang menghujam dalam ke tanah.

Pembukaan UUD 1945 jelas-jelas ngomong, tujuan kita membentuk negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya. Apalagi untuk urusan keyakinan, yang mau berdebat 7 hari 7 malam juga pasti nggak akan ada selesainya. Jika yang kuat dibiarkan menindas yang lemah, dan yang mayoritas menindas yang minoritas, tidak perlulah ada institusi bernama negara. Dibiarin saja, yang terjadi juga akan demikian adanya.

Telah terlalu lama kita ini terpaku pada jumlah. Perhatian baru diberikan jika pelakunya massal. Kalau ada bencana atau kecelakaan lalu lintas, yang ditanayakan dulu pastilah berapa korbannya. Kalau sedikit, biarin aja. TKW yang terancam hukuman mati, karena jumlahnya cuma satu di Arab sono, ya dicuekin. Padahal mau satu atau seribu, yang namanya nyawa warga negara haruslah menjadi prioritas utama. Makanya, saya sering bertanya: seandainya ada WNI yang mau dihukum pancung di Arab Saudi, dan WNI itu adalah Edi Baskoro Yudhoyono putra kesayangan Ibu Negara, akankah pemerintah bereaksi dalam kadar yang sama cueknya? Jika iya, berarti negara ini sudah tidak pantas ada; jika tidak, berarti amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan adalah omong kosong belaka.

Pun untuk korban pembunuhan oleh kelompok manusia yang mengatasnamakan Tuhan, yang merasa bahwa agamanya yang paling benar, dan penganut alirannya saja yang berhak masuk surga. Negara ini seperti berlagak buta jika yang melayang hanya 1 atau 2 nyawa. Saya tidak sedang tertarik untuk membahas Islam aliran mana yang benar dan mana yang sesat, karena ngomongin itu setiap orang pasti punya argumentasi masing-masing. Di Sampang, Sunni boleh jadi menang, bukan karena mereka yang benar, tapi lebih karena jumlah mereka lebih banyak dari Syiah. Tapi di Iran? Cobalah Anda bilang Syiah sesat, dan Anda akan dicincang beramai-ramai di alun-alun Teheran. Saya hanya ingin bilang, membunuh orang lain, dengan dalih beda keyakinan atau aliran agama, tidak seharusnya terjadi di negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Selamat tahun baru 2012. Semoga Indonesia tambah dewasa.

Macet itu indah, maka nikmatilah*

Tidak ada apapun di dunia ini yang diciptakan Tuhan untuk menjadi sia-sia. Itu bukan kata saya. Itu adalah kata Edi Santoso, teman kuliah saya di Komunikasi Undip dulu yang kini menjadi calon profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.

Nyamuk, misalnya. Ia diciptakan oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Beberapa spesies binatang maupun tumbuhan, seperti cicak, katak, kelelawar, dan kantong semar  memerlukan nyamuk atau larvanya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Belatung adalah spesies penghancur bagi organisme yang telah mati. Bisakah Anda bayangkan, seberapa luas kuburan dibutuhkan untuk menampung miliaran manusia yang telah meninggal sejak peradaban manusia muncul sekian ribu tahun yang lalu hingga sekarang, jika mayat-mayat itu tetap utuh.

Contoh lain, Andika Kangen Band. Ia mungkin diciptakan oleh Tuhan untuk membuat kita optimis bahwa tampang ala kadarnya bukanlah halangan untuk tetap berkarya.

Pun macet yang hari demi hari kian membuat hidup di Jakarta bagaikan di surga. Kadang saya berpikir, betapa Bang Foke adalah gubernur dengan visi masa depan yang sangat brilian. Saya percaya, macet dan banjir Jakarta sesungguhnya adalah bagian dari visi itu. Tujuannya adalah untuk mengerem laju urbanisasi penduduk menuju Ibu Kota tercinta.

Dengan upaya sangat keras si abang dan jajarannya untuk menjadikan Jakarta tambah macet dan banjir saja, menurut data BPS DKI, laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 mencapai 1,40 persen per tahun yang sebagian besar disumbang oleh urbanisasi manusia dari kampung yang mengadu nasib ke Jakarta. Bayangkan kalau Bang Foke diam saja, dan jalan-jalan Jakarta dibiarkan lancar dan bebas banjir, pasti urbanisasi ke Jakarta bakalan makin menggila.

Makanya, daripada stres mikirin macet Jakarta, saya mengajak Anda untuk mencoba mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari padanya. Menurut saya, setidaknya ada empat hikmah yang bisa kita peroleh dari macetnya Jakarta.

Pertama, melatih kesabaran. Macet adalah laboratorium sempurna untuk kita belajar sabar. Kota Harapan Indah - Menteng yang kalau nggak macet paling mentok hanya butuh 40 menit, dengan macet level 7 saja maka akan dibutuhkan setidaknya 1 jam 10 menit pakai motor, dan 2 jam pakai mobil. Kesabaran kita diuji di situ, dan bukankah innallaha ma’ashobirin (sesungguhnya, Allah menyukai orang yang sabar).

Kedua, belajar memaafkan. Kita hanya mungkin memaafkan hanya jika ada orang berbuat salah kepada kita. Setuju? Nah, di tengah kemacetan parah atau lalu lintas yang padat merayap, orang berbuat kesalahan akan sangat mudah kita jumpai. Banyak, tidak hanya ada. Paling sering adalah biker ngawur yang menyalip nggunting habis itu ngerem mendadak, atau biker dodol yang menyangka bahwa spakbor belakang atau knalpot motor kita adalah alat untuk menghentikan laju kendaraan dia. Belajarlah untuk memandang dia dengan senyum, maafkanlah kesalahannya. Ingatlah bahwa dia juga punya anak-anak yang lucu-lucu di rumah, berbaik sangkalah bahwa mungkin dia sedang kebelet beol dan kadung sudah kentut basah di celana.

Ketiga, indahnya berbagi. Uztad Yusuf Mansur dan Ustadz Maulana jamaah oh jamaah selalu berpesan kepada kita untuk jangan enggan berbagi. Berbagi itu tidak hanya uang. Bisa saja sebidang jalan ukuran 2 x 1 meter yang disamping motor kita, juga diisi oleh 10 motor yang lain. Adalah rejeki kita jika ternyata di depan kita ada cewek bohay yang membonceng motor dengan tipe boncengan yang rada nungging gitu (mudah-mudahan Anda bisa membayangkan). Jadi ada pemendangan gratis. Lagian, bukankah jalanan yang lega, sepi lagi lengang, cenderung membuat kita ngebut dan kurang hati-hati. Kecelakaan fatal hanya mungkin terjadi di jalanan yang kendaraan-kendaraannya bisa dipacu kenceng. Kalau di tengah kemacetan yang motor hanya bisa dipacu 5 km/hari paling-paling spakbor somplak atau kaki keinjak. Tidak mungkin fatal.

Keempat, memacu kreativitas. Jalanan yang lancar tanpa hambatan hanya akan membuat kita manja dan pada akhirnya membuat perjalanan kita monoton begitu-begitu saja. Dengan macet, otak kita akan bekerja dinamis yang pada gilirannya kreativitaspun muncul. Misalnya, jika Anda adalah biker, dan di depan, kanan, dan kiri Anda penuh dengan mobil. Kreativitas Anda akan terpacu untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Naik trotoar, melawan arus, melompat got, memanggul motor (kalau Anda kuat) adalah bagian dari kreatvitas yang hanya akan muncul di tengah kemacetan.

Jadi, Saudara-saudaraku, macet itu indah. Percayalah. Terima kasih, Bang Foke, sungguh Anda adalah idola saya.

*Ditulis jam 5 sore, sehabis hujan, sambil bersiap menikmati lalu lintas Menteng-Kota Harapan Indah yang pastilah amboi so sweetnya.

Ketika pajak dianggap upeti

Pada dasarnya, saya bukan orang yang suka sebel berlama-lama. Jika ada masalah yang bikin saya mangkel, terus saya pakai tidur, ntar ketika bangun, pikiran saya sudah ringan kembali. Tapi entah sayanya yang lagi sensi, atau kasusnya memang kelewatan, kok peristiwa saya dizolimi ketika memperpanjang STNK di Samsat Jakarta Timur Sabtu (20/8) kemaren lusa masih bikin saya mangkel berkepanjangan. 

Maka, untuk sedikit membantu mengurangi perasaaan mangkel itu, saya ingin ngomongin tentang pajak lagi, tentu dengan analisis yang ala kadarnya, secara saya seumur-umur juga ndak pernah belajar tentang pajak. Gayus Tambunan jelas bukan lawan seimbang buat saya untuk topik yang satu ini. 

Jadi begini. Di jaman kerajaan dulu, ada upeti. Di jaman republik seperti sekarang ini, ada pajak. Meski sekilas terlihat serupa, sama-sama menyetorkan uang atau harta benda kepada negara, secara filosofis antara upeti dan pajak adalah dua hal yang teramat berbeda.

Upeti adalah simbol kesetiaan dan pengakuan kekuasaan sang raja. Tidak membayar upeti berarti membangkang, dan raja akan menumpasnya dengan kekuatan senjata dan prajurit segelar sepapan. Oleh karena itu, upeti lebih sering dibayarkan dengan terpaksa dan dilandasi rasa takut meski di depan raja tentu mereka harus berpura-pura menghaturkan dengan suka cita. Pembayar upeti menyerahkan upeti itu sambil menyembah takzim, dan sang raja menerima upeti sambil berkacak pinggang jumawa.

Upeti yang terkumpul adalah milik raja sepenuhnya, dan oleh karenanya, adalah suka-suka dia mau dipakai buat apa. Raja yang bijak akan memakainya untuk mensejahterakan kawula, dan raja yang lalim akan memakainya untuk kesenangan pribadinya. Memelihara ratusan selir, membangun istana semegah-megahnya, berpesta tiap saat, makan yang enak-enak sampai muntah, mengupah hulubalang tentara dan membeli senjata agar rakyat semakin takut kepadanya, dan lain sebagainya.

Pajak, di sisi lain, dibayar oleh rakyat sebagai pemilik sah negara dengan filosofi bahwa “hidup bermasyarakat butuh biaya”. Rakyat perlu urunan untuk menggaji para karyawannya. Dan yang namanya karyawan rakyat itu aduhai banyak jumlahnya, mulai presiden, anggota parlemen, guru, hingga penjaga mercusuar di pantai pulau-pulau terluar. Perlu menggaji tentara dan beli bedil untuk melindungi kedaulatan negara. Perlu mengupah polisi untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman. Butuh membangun bendungan untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Dan seterusnya.

Pajak yang terkumpul tetaplah milik rakyat, dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk dipakai jalan-jalan keluar negeri dengan bungkus studi banding, bukan pula untuk perjalanan dinas yang outputnya tidak jelas, atau untuk membeli motor voorijder pengawal mobil pejabat yang hanya mau lancar buat diri sendiri sementara jalanan sedang macet berat.

Maka, rakyat yang membayar pajak seharusnya dibayangkan seperti majikan yang sedang memberi upah kepada pekerjanya. Warganegara membayar pajak dengan perasaan superior, dan aparat pajak menyambut duit pajak dengan senyum ramah dan rasa terima kasih.

Tapi di negara tempat para preman bisa bebas berbuat anarkhi berkedok membela agama bernama Indonesia ini, semuanya memang serba kebalik-balik. Bayar pajak dibikin sulit, kesannya justru rakyatlah yang butuh. Sebaliknya, petugas pajak, orang-orang yang diupah negara untuk mengumpulkan uang urunan rakyat itu, acapkali malah berlaku seperti raja yang menerima upeti.

Jangankan ucapan terima kasih, senyum saja sepertinya tidak merasa perlu.

Membayar pajak dengan derita

Hanya terjadi di Indonesia, buronan kasus korupsi dijemput pulang dengan pesawat super mewah, sedangkan warganegara yang baik dibikin sengsara ketika membayar pajak.

Anda pasti langsung bisa menebak, siapa buronan yang diperlakukan istimewa itu. Tak lain dan tak bukan, dialah Mas Nazaruddin. Dan, siapakah gerangan warganegara yang (mencoba) baik, yang merasa teraniaya padahal sedang menyumbang negara tadi? Orang itu adalah saya. Heriyadi alias Heri Sagiman.

Tanggal 24 Agustus nanti, motor Honda Vario merah andalan keluarga akan berulang tahun. Itu artinya, sebagai PNS yang pada HUT RI kemarin telah menerima Satyalencana Karya Satya untuk pengabdian tak kenal lelah selama 10 tahun kepada Negara, dan mengemban tugas mulia sesuai Pancaprasetya Korpri untuk menjadi contoh bagaimana menjadi orang bijak yang taat pajak, saya mesti ngapel ke Kantor Samsat Jakarta Timur untuk perpanjangan STNK.

Pelayanan di Kantor Samsat Jakarta Timur pernah saya puji di blog ini, yakni ketika saya membandingkannya dengan sistem antrian barbar ala RS Persahabatan. Tahun 2008, kantor ini telah mengadopsi mesin antri yang tinggal pencet terus keluar nomornya. Kemudian, ada tivi 32 inchi yang menayangkan nomor antrian berapa yang sedang dilayani, berikut speaker untuk memanggil pengantri dengan menggunakan rekaman suara perempuan yang lembut mendayu, selaras dengan nomor yang ada di display tadi.

Tapi setelah 3 tahun berlalu, bukannya meningkat, pelayanan di kantor samsat itu justru bikin saya patah hati. Semboyan bahwa "hari ini harus lebih baik dari hari kemarin" hanyalah teori. Meski jelas-jelas parkir di Samsat aturannya gratis, prakteknya tidaklah demikian. Para pengunjung dikasih kartu tanda parkir satu-satu. Dan, ketika semua sdh selesai, di pintu keluar, petugas telah stanby bersiap meminta kembali kartu itu sambil  di tangan kirinya tergenggam segepok duit ribuan seperti kernet metromini. Kita orang Indonesia, yg sejak kecil sudah diajari untuk membaca gelagat, pasti tau apa maksud petugas parkir itu menggenggam duit begitu.

Antrian di loket. Mesin yang dipencet, kemudian keluar nomor antrian memang masih ada, masih berfungsi, dan masih difungsikan. Tapi, nggak jelas apa maksudnya, pas mengumpulkan berkas, mengambil notice, dan membayar di kasir, wajib pajak dipanggilnya bukan satu demi satu. Sekali panggil langsung 25 orang. Walhasil, yang terjadi selanjutnya adalah tumpukan manusia di depan loket, saling sikut dan saling gencet.

Dan, ketika tiba saatnya membayar, uang wajib pajak diminta paksa dan praktik kotor itu berlangsung telanjang di depan mata. Dalam kasus saya Sabtu (20/8) pagi kemarin, di notice tertera jumlah yang harus saya bayar adalah 238 ribu. Ketika saya sodorkan pecahan seratus ribuan 3 lembar, kembalian yang saya terima hanya 60 ribu. Ekspresi bapak-bapak petugas di balik loket itu terlihat lempeng. Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ada kata-kata seperti, "maaf, kami kehabisan  uang pecahan 2 ribuan" atau "terima kasih telah mengikhlaskan 2 ribu Anda". Wajah Bapak itu sangatlah kalemnya, seolah memalak orang adalah hal biasa.

Ketika saya duduk kembali untuk menunggu STNK siap di loket berikutnya, saya curhat ke Om Om di sebelah saya. Dari cara bicara dan berpakaian, Om ini saya duga adalah pensiunan PNS kelas menengah. Dan tahukah Anda, kasus yang sama rupanya juga menimpanya. "You masih mending, cuma 2 ribu. Saya 13 ribu!". Anda tidak salah baca, kata si Om itu, dia memang dipalak tigabelas ribu rupiah. Ceritanya, yang semestinya dibayar adalah 237 ribu, dan ketika dia sodorkan 3 lembar uang ratusan, kembalian yang dia terima hanya 50 ribu. "Biarin saja, Dik, saya malu ribut-ribut di depan banyak orang", kata si Om tadi ketika saya tanya kenapa nggak protes. Ah, rupanya alasan yang sama dengan alasan saya. Sekali lagi, hanya terjadi di Indonesia, ada tukang palak yang pede beraksi di hadapan banyak orang, sementara korbannya malah yang malu berpanjang-panjang urusan.

Waduh. Saya hanya bisa membayangkan, jika sehari ada seribu wajib pajak yang dipalak paksa 2 ribu perak saja, uang hasil jarahan itu sudah akan terkumpul dua juta.

Itulah mengapa saya duga, meski teknologinya sudah ada, Samsat enggan menggunakan mesin gesek kartu debet atau kartu kredit. Uang jarahan 2 atau 3 ribu perkepala dari ribuan wajib pajak perhari terlalu aduhai untuk dihentikan begitu saja.

Gimana nih, Jenderal Timur Pradopo? Kok kelakuan anak buah Anda masih begini-begini saja.