Membayar pajak dengan derita

Hanya terjadi di Indonesia, buronan kasus korupsi dijemput pulang dengan pesawat super mewah, sedangkan warganegara yang baik dibikin sengsara ketika membayar pajak.

Anda pasti langsung bisa menebak, siapa buronan yang diperlakukan istimewa itu. Tak lain dan tak bukan, dialah Mas Nazaruddin. Dan, siapakah gerangan warganegara yang (mencoba) baik, yang merasa teraniaya padahal sedang menyumbang negara tadi? Orang itu adalah saya. Heriyadi alias Heri Sagiman.

Tanggal 24 Agustus nanti, motor Honda Vario merah andalan keluarga akan berulang tahun. Itu artinya, sebagai PNS yang pada HUT RI kemarin telah menerima Satyalencana Karya Satya untuk pengabdian tak kenal lelah selama 10 tahun kepada Negara, dan mengemban tugas mulia sesuai Pancaprasetya Korpri untuk menjadi contoh bagaimana menjadi orang bijak yang taat pajak, saya mesti ngapel ke Kantor Samsat Jakarta Timur untuk perpanjangan STNK.

Pelayanan di Kantor Samsat Jakarta Timur pernah saya puji di blog ini, yakni ketika saya membandingkannya dengan sistem antrian barbar ala RS Persahabatan. Tahun 2008, kantor ini telah mengadopsi mesin antri yang tinggal pencet terus keluar nomornya. Kemudian, ada tivi 32 inchi yang menayangkan nomor antrian berapa yang sedang dilayani, berikut speaker untuk memanggil pengantri dengan menggunakan rekaman suara perempuan yang lembut mendayu, selaras dengan nomor yang ada di display tadi.

Tapi setelah 3 tahun berlalu, bukannya meningkat, pelayanan di kantor samsat itu justru bikin saya patah hati. Semboyan bahwa "hari ini harus lebih baik dari hari kemarin" hanyalah teori. Meski jelas-jelas parkir di Samsat aturannya gratis, prakteknya tidaklah demikian. Para pengunjung dikasih kartu tanda parkir satu-satu. Dan, ketika semua sdh selesai, di pintu keluar, petugas telah stanby bersiap meminta kembali kartu itu sambil  di tangan kirinya tergenggam segepok duit ribuan seperti kernet metromini. Kita orang Indonesia, yg sejak kecil sudah diajari untuk membaca gelagat, pasti tau apa maksud petugas parkir itu menggenggam duit begitu.

Antrian di loket. Mesin yang dipencet, kemudian keluar nomor antrian memang masih ada, masih berfungsi, dan masih difungsikan. Tapi, nggak jelas apa maksudnya, pas mengumpulkan berkas, mengambil notice, dan membayar di kasir, wajib pajak dipanggilnya bukan satu demi satu. Sekali panggil langsung 25 orang. Walhasil, yang terjadi selanjutnya adalah tumpukan manusia di depan loket, saling sikut dan saling gencet.

Dan, ketika tiba saatnya membayar, uang wajib pajak diminta paksa dan praktik kotor itu berlangsung telanjang di depan mata. Dalam kasus saya Sabtu (20/8) pagi kemarin, di notice tertera jumlah yang harus saya bayar adalah 238 ribu. Ketika saya sodorkan pecahan seratus ribuan 3 lembar, kembalian yang saya terima hanya 60 ribu. Ekspresi bapak-bapak petugas di balik loket itu terlihat lempeng. Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ada kata-kata seperti, "maaf, kami kehabisan  uang pecahan 2 ribuan" atau "terima kasih telah mengikhlaskan 2 ribu Anda". Wajah Bapak itu sangatlah kalemnya, seolah memalak orang adalah hal biasa.

Ketika saya duduk kembali untuk menunggu STNK siap di loket berikutnya, saya curhat ke Om Om di sebelah saya. Dari cara bicara dan berpakaian, Om ini saya duga adalah pensiunan PNS kelas menengah. Dan tahukah Anda, kasus yang sama rupanya juga menimpanya. "You masih mending, cuma 2 ribu. Saya 13 ribu!". Anda tidak salah baca, kata si Om itu, dia memang dipalak tigabelas ribu rupiah. Ceritanya, yang semestinya dibayar adalah 237 ribu, dan ketika dia sodorkan 3 lembar uang ratusan, kembalian yang dia terima hanya 50 ribu. "Biarin saja, Dik, saya malu ribut-ribut di depan banyak orang", kata si Om tadi ketika saya tanya kenapa nggak protes. Ah, rupanya alasan yang sama dengan alasan saya. Sekali lagi, hanya terjadi di Indonesia, ada tukang palak yang pede beraksi di hadapan banyak orang, sementara korbannya malah yang malu berpanjang-panjang urusan.

Waduh. Saya hanya bisa membayangkan, jika sehari ada seribu wajib pajak yang dipalak paksa 2 ribu perak saja, uang hasil jarahan itu sudah akan terkumpul dua juta.

Itulah mengapa saya duga, meski teknologinya sudah ada, Samsat enggan menggunakan mesin gesek kartu debet atau kartu kredit. Uang jarahan 2 atau 3 ribu perkepala dari ribuan wajib pajak perhari terlalu aduhai untuk dihentikan begitu saja.

Gimana nih, Jenderal Timur Pradopo? Kok kelakuan anak buah Anda masih begini-begini saja.