Sabtu, Oktober 02, 2010

Sudahlah, jangan berdebat lagi. Aku benar, kamu yang salah.

Rekonsiliasi. Istilah ini dalam beberapa hari terakhir kembali naik daun. Tepatnya ketika santer diberitakan di banyak media, anak-anak tokoh utama seputar G30S berkumpul dan saling memaafkan. Ada Tommy Suharto, Amelia Yani, Nani DI Pandjaitan, Ilham Aidit, Feri Omar Dhani, dan masih banyak lagi. Ini jelas terkait dengan sebuah tanggal keramat yang menandai sejarah kelam bangsa ini, 30 September 1965. Bahwa pada tanggal itu, seperti kita semua mahfum, ada tujuh jenderal mati terbunuh (dan satu jenderal lainnya jadi juru selamat utk kemudian jadi diktator selama lebih 3 dekade). Dan hari-hari sesudahnya, terjadi pembantaian massal terhadap dua juta anak bangsa oleh saudara-saudara mereka sendiri. Tanpa surat perintah penangkapan, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan.

Setelah itu istri, anak, cucu, atau keponakan dari orang-orang yang dibunuh itu dikebiri hak-hak politiknya, dimatikan rejekinya. Anak-anak yang tidak pernah meminta dari rahim siapa dia dilahirkan, dan dari sperma laki-laki mana dia diciptakan, harus menanggung dosa turunan. Nggak boleh jadi polisi, dilarang jadi tentara, haram jadi PNS, dan jika mau selamat harus pilih Golkar dalam setiap pemilu.

Rekonsiliasi. Saya nggak paham persis apa maknanya. Kecuali, ketika mendengar istilah itu yang segera terlintas dibenakku adalah: “yang sudah ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi”. Sing wis yo uwis. Bagus sih, sebetulnya. Sebuah ajakan untuk berdamai, merangkul saudara setelah sekian lama bertikai, dan saling memafkan untuk kemudian mencoba melupakan kesalahan masing-masing di masa lalu.

Cuma, kesalahan mana yang coba dimaafkan jika hingga rekonsiliasi itu diikrarkan, masing-masing pihak masih saja merasa bahwa dia dan hanya dialah yang benar sementara pihak lain salah. Rekonsiliasi semacam ini, seolah ingin mengatakan: Sudahlah, kamu memang salah, tapi gak apa-apa kok. Aku maafkan kamu.

Sebelum kata yang sudah ya sudah diucapkan, pernahkah secara kritis kita bertanya misalnya: Semua jenderal AD diincar, kenapa Pak Harto yang waktu itu juga strategis posisinya yakni Pangkostrad, kok nggak diincar? Jangan-jangan...


Ini adalah tulisan dari Budiman Sujatmiko tertanggal 18 November 2008, kutemukan di sini. I couldn't agree more with him.

Biasanya, istilah 'Rekonsiliasi' tidak berdiri sendiri. Ia selalu didahului dgn istilah 'Kebenaran' sebelum kata 'Rekonsiliasi', artinya: Sebelum rujuk, maka para pihak terkait akan bertutur di hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tentang apa saja yang mereka lakukan di masa lampau.

Artinya, si pelaku bersaksi atau mengakui: berapa orang yg telah dia bunuh, dia perkosa atau dia culik, di mana dia kuburkan korban-korbannya (sehingga keluarga si korban punya kesempatan memakamkannya kembali secara wajar atau, setidaknya, menziarahinya), siapa yang memerintahkan semua itu, dsb.

Nah setelah pengakuan ini diungkapkan, si pelaku tidak dipidana atas perbuatannya tersebut, melainkan--karena proses rekonsiliasi itu tadi--ia dimaafkan (karenanya tak dihukum), tetapi tidak dilupakan (artinya semua pengakuan itu didokumentasikan sebagai dokumen resmi negara, sebagai rujukan agar perbuatan yang sama tak diulangi lagi).

Dokumen tsb, di Argentina berisi pengakuan-pengakuan para pelaku dan juga korban yang berhasil selamat hidup-hidup dari periode Perang Kotor di era rejim militer (termasuk di dalamnya pengakuan sejumlah perwira tentara tentang bagaimana mereka membawa korban-korban penculikan dgn mata tertutup menaiki helikopter dan menerbangkannya, kemudian menjatuhkannya ke lautan Atlantik hidup-hidup dgn mata si korban tertutup).

Di Argentina, semua pengakuan tadi didokumentasikan dgn judul Nunca Mas, yang artinya Jangan Pernah Terulang...

Kalau sekarang di sini, orang bicara rekonsiliasi saja, tak berani bicara perlunya kebenaran. Sehingga agak aneh dan manipulatif.

Sebenarnya kita pernah punya komisi yang mengatur hal tersebut, namun oleh MK Undang-Undang KKR tersebut dibatalkan atas pengajuan KH Yusuf Hasyim dan penyair Taufik Ismail yang menganggap bahwa KKR dipakai utk 'mebangkitkan kembali PKI'

So....? Kita memang tak pernah bisa dewasa sebagai bangsa, meminta rekonsiliasi tapi tak mau kebenaran.

Dulu enak (karena bisa membunuh dan menculik), sekarang juga maunya enak: Rekonsiliasi! (tapi tidak pernah jelas apa duduk perkaranya krn tak ada kebenaran yg diungkap).

Tidak ada komentar: