Satu ciri kemakmuran yang sering dipakai Pak Dalang ketika main wayang adalah “murah sandang pangan” (artinya murah pakaian dan makanan). Mungkin ini yang coba diadopsi oleh kampanye Mego-Pro. Lihatlah, iklan-iklan di koran atau tivi, janji si Capres untuk merayu calon pemilih adalah memperjuangkan sembako murah. Cuma, sepertinya janji itu memahami kata “murahnya” sembako tidak dalam makna yang lebih filosofis. Maksudku, sembako murah dipahami terbatas pada harganya, kalau beras sekarang Rp 5.000 /Kg maka yang dimaksud murah adalah harga itu bisa menjadi misalnya Rp 2.800/Kg.
Padahal, untuk bisa bikin murah harga beras tuh yang kubayangkan hanya ada dua cara, dan semuanya nggak ada yang enak. Cara pertama, bikin kebijakan sehingga Pemerintah bisa membeli beras dari petani dengan harga serendah-rendahnya. Itu artinya, petani yang hidupnya sudah Senen Kemis itu akan makin merana. Atau cara kedua, beli beras ke petani dengan harga tinggi, terus dijual ke rakyat dengan harga murah dengan cara ditomboki dengan subsidi gede-gedean. Resikonya, dengan harga di dalam negeri murah, sementara di pasar internasional mahal, sama artinya dengan menyediakan lahan basah buat penyelundup. Apalagi dengan sistem keamanan dan hukum yang masih jauh dari layak kayak sekarang.
Aku ingat Oktober 2006 dulu, di hari dan minggu-minggu pertamaku numpang hidup setahun di Belanda, pola makan sehari-hariku rada kurang sehat. Hari demi hari menunya nggak jauh dari nasi, telor, dan daging baik ayam maupun sapi. Ini karena selain beras yang memang berstatus makanan pokok, dus harus selalu ada, telor dan daging di sana termasuk komoditi yang murah meriah. Lainnya mahal.
Sebagai kota terbesar kedua di Belanda dan banyak orang Asia dan Indonesianya, sebetulnya kita bisa dengan sangat mudah menemukan bahan-bahan makanan khas Nusantara di Kota Rotterdam. Tersebutlah toko China bernama Wah Nam Hong yang jaraknya kira-kira hanya sepelemparan batu dari Weenapad, kos-kosanku. Di sana lengkap semuanya ada, mulai Indomie hingga tempe. Bahkan sambel pecel saja ada. Tapi, ya itu tadi, rata-rata bahan makanan yang ramah di perut dan lidah orang Indonesia tuh mesti ditebus dengan harga lumayan mahal, setidaknya jika dikurs dengan Rupiah. Bayangin aja, tempe yang di sini harganya waktu itu masih 2.500, di Wah Nam Hong itu dibandrol 0,85 sen Euro (atau kira-kira 11 ribu). Bayam seikat kecil yang di sini seribu perak dapat 3 ikat, di sana mesti ditebus dengan 2 Euro. Walhasil, mau beli ya maju mundur, dan pada akhirnya lebih sering mundurnya.
Pangkal persoalannya adalah karena pada hari dan minggu-minggu pertama itu kami para PNS Indonesia (yang beruntung bisa nerusin sekolah di sana karena StuNed khilaf ngasih beasiswa) selalu saja entah disadari entah tidak, secara otomatis mengkonversi harga-harga ke dalam Rupiah. Kami masih mikir jadi PNS gajinya hanya satu setrip di atas UMR, kemudian dihadapkan pada tempe mungil yang harganya 11 ribu. Gaji cuma Rp 937.672,-, kepengen makan sayur oyong, tapi si oyong itu harganya Rp 26.000,- perbuah.
Untunglah, tidak sampai sebulan kemudian aku sadar bahwa kebiasaan mengkonversi harga tiap barang yang ada di toko-toko di sana ke dalam Rupiah adalah tidak baik dan tidak sehat, dus tidak patut dilestarikan. Alhamdulillah mindset kami segera berubah. Harga tempe mungil itu memang 11, tapi income-ku perbulan juga bukan 937 ribu, melainkan 11 juta (beasiswa perbulan 8.700 Euro, jadi kalau dirupiahin memang kira-kira 11 juta gitu).
Jadi, Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah “AKSES”. “Murah sandang pangan“ yang lebih hakiki sebetulnya tidak terletak pada harganya, tapi lebih pada seberapa mudah orang bisa mendapatkannya. Nggak apa-apa harganya mahal kalau semua orang mampu beli. Sebaliknya, percuma harganya murah tapi orang teuteup pada nggak bisa ngakses.
Harga yang hanya dilihat secara nominal tuh kadang-kadang malah misliding. Misalnya, Mas Prabowo mengkritik Pemerintah SBY telah bikin rakyat sengsara karena harga minyak goreng pada era Pak SBY 9 ribu/liter, padahal dulu jaman Mbak Mega cuma 6 ribu. Beliau seolah lupa dengan what so called inflasi. La kalau minyak goreng disuruh turun jadi 6 ribu, sementara harga CPO juga udah naik sekian kali lipat, pabrik minyak gorengnya apa nggak pada tutup to Bos.
Padahal, untuk bisa bikin murah harga beras tuh yang kubayangkan hanya ada dua cara, dan semuanya nggak ada yang enak. Cara pertama, bikin kebijakan sehingga Pemerintah bisa membeli beras dari petani dengan harga serendah-rendahnya. Itu artinya, petani yang hidupnya sudah Senen Kemis itu akan makin merana. Atau cara kedua, beli beras ke petani dengan harga tinggi, terus dijual ke rakyat dengan harga murah dengan cara ditomboki dengan subsidi gede-gedean. Resikonya, dengan harga di dalam negeri murah, sementara di pasar internasional mahal, sama artinya dengan menyediakan lahan basah buat penyelundup. Apalagi dengan sistem keamanan dan hukum yang masih jauh dari layak kayak sekarang.
Aku ingat Oktober 2006 dulu, di hari dan minggu-minggu pertamaku numpang hidup setahun di Belanda, pola makan sehari-hariku rada kurang sehat. Hari demi hari menunya nggak jauh dari nasi, telor, dan daging baik ayam maupun sapi. Ini karena selain beras yang memang berstatus makanan pokok, dus harus selalu ada, telor dan daging di sana termasuk komoditi yang murah meriah. Lainnya mahal.
Sebagai kota terbesar kedua di Belanda dan banyak orang Asia dan Indonesianya, sebetulnya kita bisa dengan sangat mudah menemukan bahan-bahan makanan khas Nusantara di Kota Rotterdam. Tersebutlah toko China bernama Wah Nam Hong yang jaraknya kira-kira hanya sepelemparan batu dari Weenapad, kos-kosanku. Di sana lengkap semuanya ada, mulai Indomie hingga tempe. Bahkan sambel pecel saja ada. Tapi, ya itu tadi, rata-rata bahan makanan yang ramah di perut dan lidah orang Indonesia tuh mesti ditebus dengan harga lumayan mahal, setidaknya jika dikurs dengan Rupiah. Bayangin aja, tempe yang di sini harganya waktu itu masih 2.500, di Wah Nam Hong itu dibandrol 0,85 sen Euro (atau kira-kira 11 ribu). Bayam seikat kecil yang di sini seribu perak dapat 3 ikat, di sana mesti ditebus dengan 2 Euro. Walhasil, mau beli ya maju mundur, dan pada akhirnya lebih sering mundurnya.
Pangkal persoalannya adalah karena pada hari dan minggu-minggu pertama itu kami para PNS Indonesia (yang beruntung bisa nerusin sekolah di sana karena StuNed khilaf ngasih beasiswa) selalu saja entah disadari entah tidak, secara otomatis mengkonversi harga-harga ke dalam Rupiah. Kami masih mikir jadi PNS gajinya hanya satu setrip di atas UMR, kemudian dihadapkan pada tempe mungil yang harganya 11 ribu. Gaji cuma Rp 937.672,-, kepengen makan sayur oyong, tapi si oyong itu harganya Rp 26.000,- perbuah.
Untunglah, tidak sampai sebulan kemudian aku sadar bahwa kebiasaan mengkonversi harga tiap barang yang ada di toko-toko di sana ke dalam Rupiah adalah tidak baik dan tidak sehat, dus tidak patut dilestarikan. Alhamdulillah mindset kami segera berubah. Harga tempe mungil itu memang 11, tapi income-ku perbulan juga bukan 937 ribu, melainkan 11 juta (beasiswa perbulan 8.700 Euro, jadi kalau dirupiahin memang kira-kira 11 juta gitu).
Jadi, Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah “AKSES”. “Murah sandang pangan“ yang lebih hakiki sebetulnya tidak terletak pada harganya, tapi lebih pada seberapa mudah orang bisa mendapatkannya. Nggak apa-apa harganya mahal kalau semua orang mampu beli. Sebaliknya, percuma harganya murah tapi orang teuteup pada nggak bisa ngakses.
Harga yang hanya dilihat secara nominal tuh kadang-kadang malah misliding. Misalnya, Mas Prabowo mengkritik Pemerintah SBY telah bikin rakyat sengsara karena harga minyak goreng pada era Pak SBY 9 ribu/liter, padahal dulu jaman Mbak Mega cuma 6 ribu. Beliau seolah lupa dengan what so called inflasi. La kalau minyak goreng disuruh turun jadi 6 ribu, sementara harga CPO juga udah naik sekian kali lipat, pabrik minyak gorengnya apa nggak pada tutup to Bos.
Makanya, siapapun yang mau mimpin bangsa ini, instead of mati-matian bikin murah harga-harga, buatlah rakyat makin sejahtera dengan meningkatkan penghasilannya. Gagah juga kan kalau perkapita income kita tinggi, jadi bangsa yang rakyatnya kaya-kaya. Biarin apa-apa mahal, asal kita kaya semua. Biarin barang-barang kebutuhan pokok dan BBM mahal nggak usah disubsidi lagi, sehingga aparat keamanan nggak perlu susah-susah keluar tenaga buat memberantas penyelundupan. Mau?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar